Network
MEDIA BLITAR - Presiden Jokowi telah resmi menandatangani Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin, 2 November 2020 kemarin.
Sementara menilik pada peraturannya, batas akhir pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yakni 30 hari, atau tepatnya pada 4 November mendatang.
Dengan begitu, Presiden Jokowi telah mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, 3 hari lebih cepat.
Baca Juga: Prakerja Gelombang 11 Masih Dibuka, Yuk! Segera Daftar
Salinan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja pun juga telah diunggah ke laman resmi pemerintah, yaiti di Setneg.go.id.
Anda juga bisa mengakses salinan UU Cipta Kerja secara online melalui situs Setneg.go.id, dengan judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 1.187 halaman.
Perlu diketahui bahwa UU Cipta Kerja mencakup total 12 BAB meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; kemudahan berusaha; kebijakan fiskal nasional; dukungan riset dan inovasi.
Baca Juga: Apakah BST non PKH Rp500 Ribu Cair pada Bulan November? Cek Faktanya
Pada pengesahan Senin kemarin, Omnibus Law UU Cipta Kerja ini juga ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly.
Ini membuat Omnibus Law UU Cipta Kerja resmi masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 245 Tahun 2020.
Dilansir Media Blitar dari RRI, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bidang komunikasi strategis Yustinus Prastowo, juga telah membagikan salinan UU Cipta Kerja ke media.
Baca Juga: Wow! Penggunaan Transaksi Online Naik Drastis 480% di Era Pandemi Covid-19
Di sisi lain, Omnibus Law UU Cipta Kerja memang dinilai mencangkup sejumlah pasal-pasal yang mengurangi hak buruh.
Sebelumnya juga, banyak aksi demo yang menuntut penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Demo yang melibatkan kalangan buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia, mengecam penolakan Omnibus Law.
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
Pasalnya, kontroversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini adalah klaster ketenagakerjaan yang merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Klaster ketenagakerjaan ini dinilai lebih menguntungkan pengusaha atau investor asing dan menjatuhkan kaum pekerja.
Baca Juga: Anies Baswedan Naikkan UMP DKI Jakarta 3,17% Menjadi Rp4,4 Juta
Selain itu, UU Cipta Kerja juga menuai polemik lantaran jumlah halaman salinan RUU hingga salinan final yang diserahkan kepada Presiden kerap kali berubah-ubah.
Akan tetapi, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja santer dianggap bisa menarik investasi dengan berbagai kemudahan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Salinan UU Cipta Kerja dapat diunduh DI SINI.
***
