Tindak Lanjuti SE Satgas No 13 dan Addendumnya, Kemenhub Sudah Mulai Lakukan Pengentatan Transportasi

- 24 April 2021, 10:41 WIB
ILUSTRASI - Sejumlah kendaraan saat hendak mudik.*
ILUSTRASI - Sejumlah kendaraan saat hendak mudik.* /Pikiran Rakyat/Ade Mamad/

Langkah pengetatan yang dilakukan antara lain adalah dengan mempersingkat masa berlaku hasil tes Covid-19.

Para pelaku perjalanan udara, laut dan kereta api wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif RT–PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau menjalani tes GeNose C19 di bandara, pelabuhan, dan stasiun sebelum keberangkatan.

Dan untuk pelaku perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi, diimbau untuk melengkapi diri dengan surat hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Baca Juga: Soal Kehamilan Nathalie Holscher, Sule Akhirnya Angkat Bicara!

Dan dimungkinkan akan ada tes yang dilakukan secara acak oleh Satgas Penanganan Covid-19 Daerah apabila diperlukan di terminal, pos pantau penyekatan, atau rest area.

Ketentuan mengenai pengendalian transportasi selama masa pelarangan mudik (6-17 Mei 2021) dituangkan dalam PM Perhubungan No 13 tahun 2021 yang mengatur hal-hal seperti melakukan pelarangan penggunaan atau pengoperasioan sarana transportasi untuk keperluan mudik.

Adapun jenis transportasi yang masih bisa beroperasi untuk kepentingan di luar mudik yaitu yang melayani distribusi logistik dan angkutan barang.

Baca Juga: Positif Covid-19 di Bulan Ramadan, Atta Halilintar Takut Tak Bisa Ikut Lebaran

Pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik seperti bekerja atau dalam perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluara meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang.

Dan juga perjalanan nonmudik yaitu untuk kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat dan transportasi yang melayani aktivitas di kawasan aglomerasi/perkotaan masih bisa beroperasi.

Halaman:

Editor: Rezky Putri Harisanti

Sumber: Dephub


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah