Network
MEDIA BLITAR - Veronica Koman, pegiat hak asasi manusia ramai diberitakan kembali setelah mengaku diminta oleh pemerintah untuk mengembalikan uang beasiswa saat menempuh jenjang pendidikan pascasarjana di Australia.
Vero yang merupakan peraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, itu diminta mengembalikan jumlah uang beasiswa yang diminta senilai lebih dari Rp 773 juta.
Sebagai aktivis HAM, Vero dikenal karena sejumlah advokasinya, terutama isu Papua, dan tak segan berkonfrontasi dengan pemerintah. Keberaniannya ini tak lepas dari rekam jejak pendidikan dan kariernya di lembaga advokasi HAM. Vero mengklaim hukuman finansial itu dimaksudkan agar dirinya berhenti berbicara dalam mengadvokasi isu-isu HAM di Papua.
Baca Juga: Guna Mempercepat Pencairan Bantuan Subsidi Upah dari Pemerintah, Perusahaan Diminta Proaktif
Berdasarkan penelusuran MEDIA BLITAR, Vero tercatat sempat mengenyam pendidikan jenjang sarjana di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil studi Hubungan Internasional selama lima tahun (2006-2011). Pada saat itu, dia sempat menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional pada tahun 2009.
Selain itu berkecimpung dalam kegiatan organisasi, wanita kelahiran Medan 1988 itu sempat memenangi perlombaan debat hukum. Vero juga tercatat pernah bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2014 Di lembaga ini, dia aktif menangani perkara-perkara yang yang dialami kelompok marginal, sebelum dirinya melanjutkan sekolah ke jenjang Pascasarjana pada 2016.
Baca Juga: Sebanyak 3,5 Juta Rekening Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah, Sudah Diterima BPJamsostek
Di akhir tahun 2014, atau satu bulan usai tragedi berdarah di Paniai, Papua, ia terpantau ikut Gerakan #PapuaItuKita bersama sejumlah pengacara lain di LBH Jakarta.
Kala itu, Veronica Koman selaku pengacara publik LBH Jakarta mengkritik sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap lamban untuk memerintahkan pengusutan kasus pembunuhan di Paniai 8 Desember 2014.
"Tidak ada sikap prihatin terhadap korban dan tegas dari Jokowi sebagai Presiden," ujar Veronica ketika itu.
