MEDIA BLITAR – Pihak polisi menegaskan bahwa mereka mendukung penuh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Seperti diketahui, pihak Polri merupakan salah 1 dari 30 lembaga atau kementerian yang ditujukan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 2022, ada salah satu regulasi penting yang diatur, yaitu pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang nantinya harus atau wajib menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Divisi Humas Polri, Kombes Pol Endra Rochmawan, dalam keterangannya pada hari Selasa.
"Instruksi yang diberikan kepada Kapolri adalah untuk menyempurnakan regulasi SIM dan STNK. Regulasi ini menyebutkan pemohon SIM, STNK, hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program JKN," ujar Endra Rochmawan seperti dikutip dari PMJ News Selasa 22 Februari 2022.
Selanjutnya Endra menyebutkan bahwa persyaratan kartu BPJS ini nantinya akan meliputi seluruh pelayanan dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor seperti dari pelayanan unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sampai ke pelayanan STNK.
Baca Juga: Prediksi Skor Laos Vs Thailand Semifinal Piala AFF U-23 Jadwal Hari Ini 24 Februari 2022
"Kita semua harus memahami dan mendukung kebijakan ini. Cara pandangnya harus kita lihat dari sudut pandang pemerintah, sudut kesatuan masyarakat," lanjut Endra.
Meski begitu, pihak Polri masih belum menentukkan kapan kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan.
Hal ini dikarenakan pihak Polri harus menyempurnakan dulu regulasi Perpol Nomor 7 tahun 2021 tentang Regiden Ranmor yang mewajibkan persyaratan kartu peserta aktif BPJS.
Baca Juga: Bayi Gajah Sumatra Liar Ditemukan Mati di Aceh, Apa Penyebabnya?
“Polri harus koordinasi dengan instansi yang terkait. Kedua, membutuhkan waktu untuk sosialisasi ke masyarakat,” tambah Endra.
Sebagai informasi, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2022 lalu.
Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2022, pada poin ke-25 presiden Jokowi menginstruksikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyempurnakan regulasi bagi pemohon SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
"Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," tulis poin 25 dalam Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.***