Maling Uang Rakyat oleh Pejabat Marak Terjadi di Masa Jokowi, Eks KPK Bongkar Penyebab Utamanya

Pertemuan sengaja dilakukan secara tertutup agar pembahasannya bisa lebih terbuka. Dan hasilnya pun ada beberapa masalah di partai politik.

"Ada seorang Ketua DPP dari Parpol tertentu mengungkap soal pendanaan partai politik. Dia mengatakan, Kami ini mau lo berubah, tapi contoh yang paling sederhana, dalam penyelenggaraan kongres partai siapa yang membiayai? Dari APBN tak cukup, sumbangan gaji partai tak cukup," ujarnya.

Dia menilai, selayaknya sebuah kegiatan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan anggaran dari Pemerintah yang bisa dipertanggung jawabkan.

"Syaratnya, harus transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Baca Juga: Komika Ernest Prakasa Tanggapi Pendapat Terkait Dengan Saipul Jamil Telah Bebas Penjara dan Kinerja KPK

Febri pun menyoroti soal rekrutmen kader Parpol.

Ia mengungkapkan ada sejumlah orang yang bukan kader dari bawah namun bisa masuk parpol tertentu bahkan langsung dipercaya menduduki posisi penting.

"Ini kan sebenarnya merusak partai sebenarnya," katanya.

Begitu pun pada pemilihan kepala daerah. Terkadang parpol tidak mengusung kadernya melainkan sosok lain sehingga hal itu rentan terjadinya transaksional politik. "Itu tentunya sangat rentan terjadinya transaksional hingga bisa berdampak hal-hal yang tidak baik," katanya.***