Network
MEDIA BLITAR – Kasus korupsi atau maling uang rakyat dinilai marajalela di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Febri Diansyah bongkar penyebab utamanya.
Sebagai mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah sedikit banyak mengetahui tentang pekerjaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Tanah Air.
Dilansir MediaBlitar.com dari kanal YouTube AF Uncensored pada Selasa, 5 Oktober 2021, Febri Diansyah membeberkan terkait kasus korupsi.
Febri Diansyah mengungkapkan hal ini terindikasi dari turunnya angka Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia turun 3 poin.
Baca Juga: Anies Baswedan Penuhi Panggilannya di KPK Untuk Memberikan Keterangannya, Berikut Penjelasannya
Disebutkannya ada dua hal penyebab yang paling rendah sebagai faktor utama kasus garong uang rakyat.
"Pertama, rule of law. Masyarakat internasional ini enggak percaya penegakan hukum di Indonesia bersih dari korupsi," kata Febri Diansyah.
Faktor kedua adalah masalah politik dan electoral.
Diakui Febri pernah mendengarkan secara langsung terkait perbincangan para petinggi partai politik di Indonesia secara tertutup.
Baca Juga: Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Diberondong 8 Pertanyaan atas Kasus Dugaan Korupsi Tanah Munjul
Pertemuan sengaja dilakukan secara tertutup agar pembahasannya bisa lebih terbuka. Dan hasilnya pun ada beberapa masalah di partai politik.
"Ada seorang Ketua DPP dari Parpol tertentu mengungkap soal pendanaan partai politik. Dia mengatakan, Kami ini mau lo berubah, tapi contoh yang paling sederhana, dalam penyelenggaraan kongres partai siapa yang membiayai? Dari APBN tak cukup, sumbangan gaji partai tak cukup," ujarnya.
Dia menilai, selayaknya sebuah kegiatan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan anggaran dari Pemerintah yang bisa dipertanggung jawabkan.
"Syaratnya, harus transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Febri pun menyoroti soal rekrutmen kader Parpol.
Ia mengungkapkan ada sejumlah orang yang bukan kader dari bawah namun bisa masuk parpol tertentu bahkan langsung dipercaya menduduki posisi penting.
"Ini kan sebenarnya merusak partai sebenarnya," katanya.
Begitu pun pada pemilihan kepala daerah. Terkadang parpol tidak mengusung kadernya melainkan sosok lain sehingga hal itu rentan terjadinya transaksional politik. "Itu tentunya sangat rentan terjadinya transaksional hingga bisa berdampak hal-hal yang tidak baik," katanya.***
