Network
MEDIA BLITAR - Tahun ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan segera dilaksanakan pada bulan Desember 2020 mendatang.
Walaupun pandemi Covid-19 masih berlanjut, namun tahapan Pilkada 2020 yang diselenggarakan di berbagai daerah Indonesia ini sudah mulai dilanjutkan kembali sejak Juni 2020 lalu.
Dalam menyukseskan Pilkada 2020, anggaran sebesar Rp15 triliun telah disepakati dan akan digelontorkan.
Baca Juga: Calon Petahana Yang Akan Maju Pilwali Blitar 2020, Tidak Perlu Mundur Dari Jabatan, Cukup Cuti Saja
Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran hingga Rp4,7 triliun.
Ekonom senior Rizal Ramli pun mengkritik anggaran Pilkada 2020 yang membengkak tersebut.
Menurut Rizal Ramli, anggaran Pilkada 2020 yang hampir menyentuh angka Rp20 triliun itu hampir tidak ada manfaatnya.
Baca Juga: Persiapan SMK Islam 1 Blitar, dalam Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di Kota Blitar
Dirinya tak ragu menyebut kalau Pilkada 2020 hanya untuk meneruskan tradisi oligarki dan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).
"Anggaran Pilkada 2020 15 triliun. KPU minta tambah Rp4,7 triliun. Total nyaris Rp20 triliun. Manfaatnya nyaris tidak ada karena hanya teruskan tradisi oligarki & KKN. ++resiko corona," cuit @RamliRizal di Twitter, Kamis 13 Agustus 2020.
