Network
“Keluarga yang menyerahkan kepada petugas yang mengelola agar dilakukan pembinaan dengan membuat surat pernyataan terlebih dahulu,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.
Jumlah orang yang ada di kerangkeng tersebut harusanya berjumlah 48. Namun, saat dilakukan pengecekan ternyata hanya ada 30 orang.
Orang yang berada di dalam kerangkeng tersebut dipekerjakan pada pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh Bupati Langkat. Hal tersebut dilakukan agar menjadi bekal untuk mereka saat sudah keluar dari kerangkeng tersebut.
Pekerja tersebut tidak diberi upah, namun diberi makan. Hal tersebut karena mereka termasuk warga binaan.
Baca Juga: Bupati Langkat Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi, Begini Kronologi Penangkapannya
Karena di rumah Bupati Langkat tersebut ditemukan kerangkeng yang diduga dipekerjakan olehnya.
Hal tersebut membuat Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migrant Berdaulat atau Migrant Care melaporkan kepada Komnas HAM.
Dalam laporannya tersebut, pihak Migrant Care menemukan bukti-bukti terkait adanya kerangkeng manusia tersebut.
Bentuk dari kerangkeng manusia tersebut mirip seperti penjara besi yang digembok di dalam rumah.
Dari laporan saksi mata, buruh yang diperkejakan di kelapa sawit tersebut memang tidak menerima gaji.***
