MEDIA BLITAR - Terkait dengan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang beredar dalam video YouTube, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga langsung memberi respon.
Diketahui dalam video tersebut, Ahok membongkar aib Pertamina soal utang, gaji, hingga dugaan direksi suka melobi menteri demi mengamankan jabatan.
Arya menilai Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina mempunyai hak bicara kepada publik. Hak itu sama pula dengan hak yang dimiliki oleh para direksi perusahaan pelat merah itu.
Baca Juga: Alhamdulillah, BLT Rp 600 Ribu Sudah Cair, Ini Cara Untuk Cek Rekening Penerima
"Menjawab Pak Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu adalah urusan internalnya di Pertamina, kami berikan ruang bagi komisaris dan direksi untuk lakukan komunikasi," ujar Arya kepada wartawan, seperti dilansir Galamedia.com, Rabu 16 September 2020.
Hanya saja, Arya meminta komunikasi yang dilakukan ke publik tetap dilakukan dengan cara yang baik. Begitu pula komunikasi antara komisaris dan direksi di internal.
"Jadi kita sih tetap minta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi," ucapnya.
Baca Juga: Mulai Naik, Cek Update Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 16 September 2020
Arya menjawab soal dugaan Ahok bahwa ada lobi-lobi direksi kepada menteri dalam hal mengamankan jabatan. Begitu juga dengan jabatan komisaris yang disebut biasa merupakan titipan dari kementerian lain.
Lebih lanjut dirinya menekankan seluruh komisaris dan direksi murni ditunjuk oleh Kementerian BUMN. "Soal komisaris di BUMN ya semuanya berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita, Kementerian BUMN. Sementara yang lain kan dari kita semua, namanya juga BUMN kan penugasannya dari Kementerian BUMN," katanya.
Sebelumnya, Ahok secara mengejutkan bicara lantang dan membuka berbagai aib Pertamina. Mulai dari pengelolaan utang. Ia kesal karena Pertamina terlalu mudah menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang tinggi.
Baca Juga: Daftar Harga HP Vivo Terbaru Bulan September Mulai dari Rp 1 Jutaan
"Udah utang 16 miliar dolar AS. Tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesal nih," ucap Ahok dalam sebuah narasi video yang diunggah di akun Youtube POIN.
Selain utang, Ahok juga membuka kekurangan perusahaan terkait pengelolaan sumber daya minyak. Menurut catatannya, setidaknya ada 12 titik minyak yang bisa dieksplorasi untuk produksi minyak di dalam negeri.
Namun, BUMN itu justru lebih memilih untuk terus memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri melalui keran-keran impor. Hal ini pun sempat mengundang kecurigaannya bahwa ada praktik kotor yang dilakukan diam-diam.
Baca Juga: Untuk Dapat Bantuan BLT Rp500 Ribu Per KK, Segera Daftar Sekarang, Ini Syarat Beserta Cara Ceknya
"Ngapain di luar negeri. Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak," ungkapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung gaji direksi Pertamina yang dianggap tidak wajar. Sebab, sering kali seorang direksi sudah dicopot dari sebuah jabatan, namun masih mendapat gaji sesuai jabatan lama.
"Masa dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.
Baca Juga: Dikecam Netizen, Tagar RIP JKRowling Trending Lantaran Novel Barunya Yang Kontroversial
Tak ketinggalan, Ahok juga mengkritik soal kebiasaan direksi yang disebutnya suka melobi menteri. Aib ini diketahuinya saat pergantian direksi Pertamina beberapa waktu lalu.
Bahkan, ia sebagai komisaris mengaku tidak tahu menahu kalau direksi mau diganti saat itu.
"Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Galamedia.com dengan judul "Ahok Bongkar Aib Pertamina, Kementrian BUMN Bereaksi"
Ahok juga sempat menyinggung wacana membubarkan Kementerian BUMN dan mengganti seperti sistem di Singapura yang memiliki Temasek Holding.
Baca Juga: Insentif Prakerja Tidak Cair, Jangan Khawatir Simak Penjelasan dan Solusinya Berikut
"Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," tuturnya.
***
(Dicky Aditya/Galamedia.com)