MEDIA BLITAR - Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, belum lama ini mengutarakan keinginan untuk membeli Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) bekas dari negara lain.
Rencananya ia akan membeli satu skuadron atau setara dengan 15 unit pesawat jet tempur jenis Eurofighter Thypoon bekas Austria.
Keinginan Prabowo ini menuai perhatian dan tanggapan dari beberapa kalangan. Salah satunya Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas).
Baca Juga: Niat Puasa Tasua dan Puasa Asyura, Dapat Menghapus Dosa Setahun Lalu: 28 – 29 Agustus 2020
Ate berkomentar jika Typoon ini diproduksi oleh Jerman belasan tahun yang lalu. bahkan Austria sendiri memutuskan tidak memakainya dan menjualnya.
"Indonesia kok beli bekas terus. Beli teknologi yang baru, supaya inhan (industri pertahanan) kita itu bisa catch up. Musuhmu itu nanti bukan lawan barang bekas, tapi datang bawa teknologi terbaru," ujar Ate dalam webinar yang digelar di Jakarta Defence Studies (JDS) dengan tema 'Tantangan Perang Generasi Keenam Versus Kemandirian Industri Pertahanan' pada Rabu, 26 Agustus 2020 kemarin.
Prabowo sebelumnya diketahui tertarik untuk membeli Eurofighter Typoon dari Austria. Namun keputusan ini dinilai kurang tepat karena Alutsista itu sudah berumur tua dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Baca Juga: Update Daftar Harga HP Samsung Termurah Mulai Harga Rp 1 Jutaan Untuk Akhir Agustus 2020
Seperti diberitakan Galamedia.com sebelumnya dalam artikel "'Tampar Keras' Prabowo Soal Belanja Alutsista, Jan Pieter Ate: Musuhmu Itu Bukan Lawan Barang Bekas", berita ketertarikan Prabowo ini diketahui masyarakat setelah surat yang ditanda-tangani olehnya dan ditujukan kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner tersebar di internet.
Surat itu bercap Kemenhan dan dibubuhi tanda tangan Prabowo. Selain itu, surat bernomor 60/M/VII/2020 dan tertanggal 10 Juli 2020 tersebut diberi subjek 'Proposal About Eurofighter Typhoon Aircraft'.
Selain soal pembelian Jet Temput Thypoon, Ate juga mengkritisi konsep minimum essential force (MEF). Menurutnya, konsep ini harus diganti karena tidak merepresentasikan Indonesia sebagai bangsa besar dan mampu bersaing di bidang pertahanan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Luncurkan Bantuan Upah Pekerja Rp 600 ribu Hari Ini, Untuk 13,8 Juta Rekening
Konsep MEF tidak mampu memenuhi kebutuhan pertahanan yang dapat memperkuat kinerja TNI.
Dia menjelaskan, selama dua masa rencana strategis (renstra) yakni di 2010-2014 dan 2015-2019 konsep ini hanya menghasilkan pemenuhan fisik sebanyak 63,19 persen dan kesiapan alutsista hanya 58,37 persen.
"Sampai sekarang MEF belum memenuhi kebutuhan kita. Kita negara G-20. Tinggalkan MEF, kita susun kembali pertahanan negara besar," ujar Ate mendukung agar Kemhan tidak lagi menggunakan MEF sebagai dasar pembelian dan produksi alutsista TNI.
***