MEDIA BLITAR - “Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk memberi contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun,” kata Presiden Joko Widodo pada 16 November 2020 yang tayangkan ulang melalui program acara Mata Najwa episode “Pilih-Pilih Urus Pandemi” pada hari Rabu, 18 November 2020.
Najwa Shihab menjelaskan bahwa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut adalah tanggapan Jokowi pada pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi seminggu terakhir.
Baca Juga: CPNS 2019 Jadi yang Terakhir? Tidak akan Buka Rekrutmen ASN hingga 2023, Simak Selengkapnya Di Sini!
Dalam kesempatan tersebut, Najwa Shihab mengundang Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat untuk bergabung dalam diskusi.
Najwa Shihab menanyakan kepada Ridwal Kamil tentang himbauan presiden tentang kerumunan masa, “Merasa tertegur nggak dengan pernyataan presiden dan sebelumnya Menkopolhukam?”
Baca Juga: Sangat Mudah! Ketahui Cara Cek Status Penerima BPUM atau Banpres BLT UMKM Rp2,4 Juta dengan 5 Cara
“Iya mbak Nana, secara fundamental ya, apapun yang terjadi di Jawa Barat adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur, bahagianya, sedihnya, ada masalahnya, dinamikanya. Saya orang yang paling bertanggung jawab, kalau siapa yang dicari paling bertanggung jawab,” jawab Ridwan Kamil.
“Yang kedua, saya memohon maaf tentunya kalau ada kekeliruan dalam penanganan Covid dari kacamata berbagai pihak,” lanjut Ridwan Kamil.
Baca Juga: Jerinx Resmi Dinyatakan Bersalah Dan Vonis 14 Bulan Penjara, dr. Tirta : IDI Bali Puas Gak?
Dijelaskan lebih lanjut oleh Ridwan Kamil, “Nah secara teknis mbak Nana, secara struktur pemerintahan di Indonesia itu, provinsi-provinsi diluar Jakarta itu berbeda. Dimana kewenangan teknis perijinan acara, dan lain-lain itu kewenangannya di walikota/bupati. Jadi garisnya itu adalah garis koordinatif, jadi saya tidak dilapori ribuan acara-acara di kota/kabupaten. Itu karena bukan kewenangan.”
Selanjutnya, Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa piha pemerintah Bogor, tidak memberikan ijin pada pelaksanaan kegiatan di Megamendung, hingga perpotensi ada kerumunan massa.
Baca Juga: Seru! Berikut Pembaruan 4 Fitur Baru Versi 1.1 Game PUBG Mobile
Ridwan Kamil menjelaskan, “Kedua, saya telah melakukan pengecekan, yaitu tidak ada pengeluaran ijin acara dari Bupati Bogor. Berikutnya, saya tanya ke aparat, aparat sudah melakukan persuasif di malam harinya, melalui perwira dari kodim, untuk memberikan pengertian agar acara dikurangi dan dibatasan.”.
“Keesokan harinya, euforia dari masyarakat tidak bisa dibendung. Sehingga, kepolisian dari Jawa Barat menurunkan, sekitar 1.200 personil ditambah 500-an personil dari TNI,” lanjut Ridwan Kamil.
“Dalam situasi lapangan, bukan lagi diskresi bupati lagi, bukan lagi diskresi aparat pemerintahan, diskresinya sudah ke diskresi aparat keamanan,” ucap Ridwan Kamil menjelaskan kronologi yang terjadi.
Baca Juga: Ungkap Alasan Polda Metro Jaya Undang Anies Baswedan untuk Klarifikasi
Saat Najwa Shihab mengkonfirmasi kepada Ridwan Kamil, tentang kerumunan masa hingga dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Megamendung, Bogor sudah tidak dapat dicegah lagi, dan kerumumanan masa tidak dapat dibubarkan, Ridwan Kamil membenarkan hal tersebut.
Ridwan Kamil menjelaskan, “Pendekatan keamanan dilapangan mengatakan, pilihannya hanya dua. Pendekatan humanis yaitu, melakukan pengertian, himbauan-himbauan dan tidak mengganggu kelancaran acara yang lain, atau pendekatan represif.”
Pihak aparat keamanan juga menyampaikan beberapa pertimbangan terkait pendekatan yang akan dilakukan. Ridwan Kamil mengatakan, “Hitungan dari aparat keamanan yang dilaporkan ke saya, ‘Pak, kalau dilakukan represif ada potensi gesekan’. Nanti viral lagi, pelanggaran HAM atau hal-hal yang sifatnya menggiring penegakkannya hilang, menjadi represif aparat,” hal terseut disampaikan Ridwan Kamil tentang perkiraan perhitungan-perhtungan yang dipertimbangkan oleh aparat keamanan.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Cek Fakta : Muslim Pro Klarifikasi Isu Tentang Penjualan Data Privasi Pengguna ke AS
Ridwal Kamil juga menyampaikan bahwa, hal tersebut membawa konsekuensi pada pencopotan Kapolres dan Kapolda.
Pada kesempatan yang sama, Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa dirinya pada hari ini, Jumat 20 November 2020 akan dimintai klarifikasi oleh Bareskrim Jakarta terkait kronoligi kegiatan di Megamendung, Bogor.
Baca Juga: Dilanda Puting Beliung, Pohon Tumbang dan Timpa Empat Rumah Warga di Blitar
Baca Juga: Acara di Masa Pandemi, Polisi juga Lakukan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Acara Rizieq di Bogor
Untuk saksi lebih lanjut terkait kepada pihak pelanggaran protokol kesehatan, Ridwan Kamil menjelaskan akan melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak-pihak yang membidangi/berwenang. Hal ini, berkaitan dengan keputusan struktur gugus tugas Covid-19 dengan Sekda Jawa Barat.
Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa masyarakat harus mengetahui, bahwa pihak pemerintah provinsi sudah melakukan hal-hal sesuai aturan, tetapi kalau konsentrasi masa tidak dapat dikendalikan, maka pendekatan keamanan tidak sesederhana di teori. ***