Network
MEDIA BLITAR – Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa 6 Oktober 2020 semakin membuat suasana semakin memanas. Polemik yang terjadi sejak awal penyusunan kini justru semakin menjadi-jadi pasca disahkan oleh DPR RI.
Omnibus Law sendiri sebenarnya merupakan gagasan dari Presiden Joko Widodo setelah dilantik kedua kalinya pada Oktober tahun 2019 lalu. Pada pidatonya tersebut, Jokowi mengajak DPR RI untuk segera membahas dua undang-undang yang akan menjaid Omnibus Law.
Baca Juga: Selamat! BTS: Terima Penghargaan James A. Van Fleet Award 2020
Dalam pidatonya tersebut, ia juga mengatakan akan ada undang-undang yang menjadi perhatian utama dalam Omnibus Law, yaitu satu undang-undang ya akan merevisi beberapa undang-undang lain. Bahkan dikatakan, undang-undang ini akan mampu merevisi puluhan undang-undang lain.
Umumnya, Omnibus Law bertujuan untuk mencari jalan keluar atas isu besar dalam sebuah negara. Tak hanya itu, Omnibus Law juga mampu merampingkan regulasi dari segi jumlah dan juga menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.
Baca Juga: 5 Gaya Fashion Lily Collins dalam Serial Emily in Paris, Stylish Banget!
Namun dalam perencanaan, penyusunan, dan pengesahan UU Cipta Kerja ini dinilai cacat hukum oleh beberapa pihak. Misalnya saja partai Demokrat dan PKS yang memutuskan Walk Out dari sidang karena menilai RUU ini belum cukup sempurna untuk di sahkan.
Dalam acara Mata Najwa episode Mereka-Reka Cipta Kerja yang digelar tadi malam Rabu 8 Oktober 2020, anggota DPR RI Komisi X dari Partai PKS Ledia Hanifah Amaliah menyatakan jika penyusunan UU ini dinilai kurang melibatkan masyarakat dan pakar.
Baca Juga: Update Kasus Virus Corona Indonesia Hari Ini 8 Oktober 2020, Naik 4.850 Kasus!
