Network
MEDIA BLITAR - Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR & Pemerintah telah digelar Sabtu 4 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB lalu. Hasil dari pembahasan tersebut telah disahkan Undang-Undang UU Cipta Kerja.
Menanggapi hal tersebut, BEM SI menyampaikan bahwa 5 Oktober 2020 adalah hari duka dan pengkhianatan sekaligus menjadi simbol atas matinya hati nurani para Dewan Perwakilan Rakyat terhadap masyarakat Indonesia dengan disahkannya Omnibus Law menjadi Undang-undang.
Baca Juga: Pengesahan UU Cipta Kerja Picu Aksi yang Berpotensi Rusuh, Inilah Tips Saat Meliput Aksi Demo
Penolakan UU Cipta Kerja, dinilai dapat merugikan pekerja dan tidak memberi keadilan dan berpotensi merugikan rakyat.
MEDIA BLITAR mendapatkan konfirmasi langsung via smartphone dari salah satu peserta aksi pada unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang dilaksanakan hari ini Kamis 8 Oktober 2020.
Mada Nova selaku narahubung relawan aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja membenarkan adanya aksi unjuk rasa tersebut yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat di Blitar.
Baca Juga: Sinopsis Episode 6 Pinocchio, Hari Ini di Net TV
Aliansi yang tergabung dalam aksi ini meliputi beberapa organisasi seperti HMI Blitar, GMNI Blitar, PMII Blitar, IMM Blitar berikut aksi tuntutan mereka:
- Cipayung Plus Aliansi masyarakat Blitar menyatakan mosi tidak percaya terhadap konspirasi oligarki yang mengingkari aspirasi rakyat di tengah pandemi covid-19.
- Hasil pembahasan Omnibus Law tidak dapat di legitimasi oleh rakyat Blitar khususnya dan Indonesia pada umumnya.
- Cipayung Plus Aliansi masyarakat Blitar Menolak baik sebagian maupun keseluruhan UU Cipta Kerja karena itu pengingkaran atas kedaulatan rakyat.
- Cipayung Plus Aliansi masyarakat Blitar Menuntut Presiden RI agar tidak menandatangani UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Menyusul Bastoni Positif Covid-19, Skriniar Terancam Absen pada Timnas Slovakia dan Derbi Milan
