Network
MEDIA BLITAR - Virus corona terus menyebar di tengah masyarakat. Lhal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah kasus positif setiap harinya. Untuk itu ada beberapa aktivitas yang harus dihentikan demi mencegah penularan Covid-19.
Seperti yang diketahui, sebentar lagi Pilkada 2020 akan dilaksanakan di Tanah Air. Hal ini membuat Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, buka suara. Ia mengharapkan agar proses dan tahapan pemilihan kepala daerah dapat ditunda.
Baca Juga: Gawat! Ada 1,6 Juta Calon Penerima BLT Rp 600 Ribu Dicoret BPJS Ketenagakerjaan, Simak Penjelasannya
"Komnas HAM merekomendasi kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), pemerintah, dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir," kata Hairansyah seperti dikutip dari RRI pada Sabtu, 12 September 2020.
Dia juga menjelaskan meskipun pemilihan pilkada tersebut ditunda, akan tetapi seluruh tahapan yang sudah berjalan dapat tetap dinyatakan sah. Hairansyah khawatir jika Pilkada 2020 tetap digelar, hak-hak masyarakat akan dicederai karena kondisi pandemi.
Baca Juga: BLT Tahap 3 Anda Belum Cair? Simak Alasan dan Penjelasan Berikut Ini
Beberapa hak yang berpotensi terlanggar, yakni ialah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman.
"Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta pilkada," jelasnya.
Baca Juga: Jadwal, Klasemen dan Link LIVE STREAMING MotoGP San Marino, Valentino Rossi Tunjukkan Keganasannya
Keputusan penundaan Pilkada 2020 akan membantu proses pencegahan penularan Covid-19 yang semakin hari semakin memprihatinkan. Mengingat acara seperti ini membuat banyak orang berkerumun dan berdesakan. Untuk itu, Hairansyah memberi saran kepada KPU agar proses ini dapat ditunda hingga penyebaran Covid-19 mereda.
