Network
MEDIA BLITAR – Pemerintah telah menerapkan larangan mudik lebaran tahun 2021, sebagaimana larangan mudik ini secara resmi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, pada 26 Maret 2021.
Larangan mudik ini telah ditetapkan sesuai dengan arahan Presiden Indonesia Jokowi pada rapat koordinasi Menteri tanggal 23 Maret 2021, yang membahas tentang pemerintah resmi memutuskan melarang mudik lebaran 2021 yang akan berlaku dimulai 6-17 Mei 2021.
Akan tetapi, larangan mudik juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara, BUMN, TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri, selain itu ada perubahan jadwal larangan mudik tahun ini, yang sebelumnya telah melakukan proses penentuan jadwal larangan mudik serta libur cuti Bersama Idul Fitri 2021 hanya pada tanggal 12 Mei 2021, sedangkan hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 13-14 Mei 2021.
Baca Juga: Ulang Tahun ke 25, Irish Bella Dapat Kado Milyaran dari Ammar Zoni
Larangan mudik ini berlaku bagi siapapun dan ada kebijakan orang tertentu yang diperbolehkan melakukan mudik seperti ASN atau BUMN yang melakukan perjalanan dinas dengan ada syarat surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2.
Ketentuan lainnya yang memiliki keperluan mendesak diperbolehkan untuk mudik dengan harus mempunyai syarat yang harus disertai keterangan dari kepala desa bahwa mereka memiliki keperluan yang mendesak.
Pemerintah melarang mudik lebaran 2021 dengan tujuan untuk mengurangi kasus positif Covid-19 dan untuk memaksimalkan manfaat pelaksanaan program vaksinasi yang masih berlangsung saat ini.
Baca Juga: Alur Ikatan Cinta Disebut Membosankan! Glenca Chysara: Kalau Terbongkar Selesai Dong
Dikutip MediaBlitar.com melalui laman website resmi setgab.go.id, berikut ada 7 poin ketentuan yang berlaku dan harus diperhatikan,sebagai berikut:
- Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi,sebagai upaya pengedalian aktifitas selama bulan Ramadhan dan Idulfitri.
- Perjalanan selama bulan Ramadhan dan Idulfitri tersebut dikecualikan bagi pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan yang mendesak.
Untuk kepentingan nonmudik seperti bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.
