HATI-HATI! Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Kena Sanksi Ini dari Kemnaker Jika Beri Data Palsu

Selain itu, para pekerja juga akan terkena sanksi jika tidak mengembalikan dana subsidi BLT BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diterima.

"Begitupun dengan pekerja yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Permenaker 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini. Maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara," imbuh Menaker Ida Fauziyah.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tropis Angin Kencang Disertai Hujan Lebat Jawa Timur, Simak Penjelasan Resmi BMKG

Menurut Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, syarat penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan
3. Penghasilan pekerja tersebut di bawah Rp 5 juta per bulan
4. Penerima merupakan pekerja atau buruh penerima upah
5. Peserta terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Baca Juga: Hobi Otomotif, Intip Sosok Fiki Alman Pemeran Roy dalam Sinetron Ikatan Cinta RCTI

Menaker Ida Fauziah meminta para pekerja yang tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Permenaker No 14 Tahun 2020 tersebut untuk mengembalikan bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan ke rekening kas negara jika tidak ingin terkena sanksi.

Hal ini dilakukan karena Kementerian Ketenagakerjaan mendeteksi adanya karyawan yang tidak memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Baca Juga: Penyanyi K-Pop Chungha Positif Covid-19! Begini Kronologinya dan Kondisinya Sekarang

Itulah sebabnya Menaker menegaskan jika perusahaan atau pihak pemberi kerja memberikan data yang tidak sesuai atau palsu, maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BLT BPJS Ketenagakerjaan.***