“Kedua, mau gak mau adalah penghematan anggaran. Disinfekan yang dari udara itu gak perlu, bansos yang itu gak perlu. Lebih baik ini digunakan untuk vaksinator door to door. Jadi memperbanyak vaksinasi,” lanjut dr Tirta.
Kemudian dr Tirta melanjutkan contoh penghematan anggaran yang bisa dilakukan dengan menerapkan WFH pada pegawai yang mendapatkan gaji bulanan, diantaranya ASN, pejabat eselon, DPR, dan MPR.
“Ketiga, yang dapat gaji bulanan yang di WFH kan, yaitu ASN, pejabat eselon, DPR, MPR, yang itu mau gak mau harus di WFH kan. Jadi kita bisa menghemat anggaran,” tambah dr Tirta.
Menurut dr Tirta, nantinya orang yang mendapat gaji harian harus diperbolehkan kerja, namun dengan syarat mereka harus mendapat prioritas utama mendapat vaksin lebih dulu.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah Mensos harus melakukan pendataan terhadap orang-orang yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena tidak mempunyai penghasilan bila tidak bekerja.
“Terakhir, ya harus mengakui salah. Jadi rakyat legowo,” jelas dr Tirta.
Setelah itu dr Tirta mencontohkan berbagai pemimpin dari negara lain yang telah mengakui kesalahannya.
Bahkan dr Tirta menyebutkan nama pemimpin negara Korea Utara, Kim Jong-un yang dikenal keras mau mengakui kesalahannya saat terjadi krisis kelaparan dan pandemi disana.***