Network
MEDIA BLITAR- Sebelumnya dr Tirta telah menyatakan pendapatnya yang tidak menyetujui adanya perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli 2021 yang telah diterapkan oleh pemerintah.
dr Tirta pun telah menjelaskan alasan dirinya tidak menyetujui perpanjangan PPKM darurat karena dinilai tidak efektif seperti yang sudah dijelaskan pada artikel KLIK DISINI sebelumnya.
Meski dirinya telah mengkritik pemerintah, ternyata dr Tirta juga menyebutkan beberapa saran solusi darinya yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak pemerintah.
Baca Juga: Dr Tirta Tidak Setuju Dengan Perpanjangan PPKM Darurat: Harusnya Dicoba Solusi Yang Lain
Saran dan solusi dari dr Tirta disampaikan melalui tayangan wawancara di akun YouTube Karni Ilyas Club Jumat 16 Juli 2021.
Awalnya dr Tirta menyebutkan bahwa pemerintah harus memberikan bantuan makanan untuk masyarakat bagian bawah bila tetap menerapkan perpanjangan PPKM darurat.
“Satu, PPKM tapi ngasih makan, kalau gak bisa makan ya udah jangan PPKM,” ujar dr Tirta seperti dikutip dari tayangan akun YouTube Karni Ilyas Club, Jumat 16 Juli 2021.
Selanjutnya dr Tirta menyebutkan pemerintah harus melakukan penghematan anggaran dengan membuang hal yang tidak perlu seperti penyemprotan disinfekan yang dilakukan ke udara ataupun jalan tempat terbuka di beberapa wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Dr Tirta Ungkap 3 Penyebab Angka Covid-19 Naik di Indonesia Meski Vaksinasi Telah Berjalan, Mengapa?
“Kedua, mau gak mau adalah penghematan anggaran. Disinfekan yang dari udara itu gak perlu, bansos yang itu gak perlu. Lebih baik ini digunakan untuk vaksinator door to door. Jadi memperbanyak vaksinasi,” lanjut dr Tirta.
Kemudian dr Tirta melanjutkan contoh penghematan anggaran yang bisa dilakukan dengan menerapkan WFH pada pegawai yang mendapatkan gaji bulanan, diantaranya ASN, pejabat eselon, DPR, dan MPR.
“Ketiga, yang dapat gaji bulanan yang di WFH kan, yaitu ASN, pejabat eselon, DPR, MPR, yang itu mau gak mau harus di WFH kan. Jadi kita bisa menghemat anggaran,” tambah dr Tirta.
Menurut dr Tirta, nantinya orang yang mendapat gaji harian harus diperbolehkan kerja, namun dengan syarat mereka harus mendapat prioritas utama mendapat vaksin lebih dulu.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah Mensos harus melakukan pendataan terhadap orang-orang yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena tidak mempunyai penghasilan bila tidak bekerja.
“Terakhir, ya harus mengakui salah. Jadi rakyat legowo,” jelas dr Tirta.
Setelah itu dr Tirta mencontohkan berbagai pemimpin dari negara lain yang telah mengakui kesalahannya.
Bahkan dr Tirta menyebutkan nama pemimpin negara Korea Utara, Kim Jong-un yang dikenal keras mau mengakui kesalahannya saat terjadi krisis kelaparan dan pandemi disana.***
