MEDIA BLITAR – Pada masa pemerintahan Jokowi, kasus korupsi atau maling uang rakyat dinilai marak terjadi sebagaimana telah dikabarkan.
Eks juru bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan penyebab utama seorang pejabat melakukan korupsi.
Pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi membuat Febri Diansyah banyak mengetahui tentang isi di dalamnya.
Disebutkannya ada tiga poin utama yang terindikasi menurun sehingga kasus korupsi marak terjadi.
Baca Juga: Maling Uang Rakyat oleh Pejabat Marak Terjadi di Masa Jokowi, Eks KPK Bongkar Penyebab Utamanya
"Pertama, rule of law. Masyarakat internasional ini enggak percaya penegakan hukum di Indonesia bersih dari korupsi," kata Febri Diansyah dikutip MediaBlitar.com dari kanal YouTube AF Uncensored pada Selasa, 5 Oktober 2021.
Faktor kedua adalah adanya masalah politik dan electoral.
Febri Diansyah mengaku telah mendengarkan secara langsung soal perbincangan oleh para petinggi partai politik secara diam-diam.
Diskusi oleh tokoh parpol ini memang sengaja dilakukan secara tertutup agar pembahasannya bisa lebih terbuka.
Baca Juga: Anies Baswedan Penuhi Panggilannya di KPK Untuk Memberikan Keterangannya, Berikut Penjelasannya
Dan hasilnya pun ada beberapa masalah di partai politik.
"Ada seorang Ketua DPP dari Parpol tertentu mengungkap soal pendanaan partai politik. Dia mengatakan, Kami ini mau lo berubah, tapi contoh yang paling sederhana, dalam penyelenggaraan kongres partai siapa yang membiayai? Dari APBN tak cukup, sumbangan gaji partai tak cukup," ujarnya.
Dia menilai, selayaknya sebuah kegiatan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan anggaran dari Pemerintah yang bisa dipertanggung jawabkan.
"Syaratnya, harus transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Febri pun menyoroti soal rekrutmen kader Parpol.
Ia mengungkapkan ada sejumlah orang yang bukan kader dari bawah namun bisa masuk parpol tertentu bahkan langsung dipercaya menduduki posisi penting.
"Ini kan sebenarnya merusak partai sebenarnya," katanya.
Begitu pun pada pemilihan kepala daerah. Terkadang parpol tidak mengusung kadernya melainkan sosok lain sehingga hal itu rentan terjadinya transaksional politik. "Itu tentunya sangat rentan terjadinya transaksional hingga bisa berdampak hal-hal yang tidak baik," katanya.***