Network
MEDIA BLITAR – Metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19 disoroti oleh Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti. Retno menganggap selama penerapan PJJ di berbagai daerah di Indonesia terjadi sejumlah kendala.
Dia menyebut ada beban kerja guru dan murid pada posisi yang sama. Hasil pemantauan FSGI, PJJ pada fase kedua yang sekarang diterapkan ini belum mengalami perubahan dengan fase pertama.
"FSGI menyerukan untuk Kemdikbud ke pemerintah itu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembelajaran jarak jauh. Kami kemudian juga mencoba melihat seperti apa implementasinya sehingga kemudian kami meminta pemerintah lakukan evaluasi menyeluruh terhadap PJJ," kata Retno dalam konferensi Pers FSGI secara virtual, Minggu 4 Oktober 2020 di Jakarta.
Baca Juga: Jadwal Tayang Manchester United vs Tottenham Hotspur di Mola TV, Inilah Prediksi Susunan Pemain
Retno menyebut ada tiga penerapan PJJ selama pandemi. Pertama PJJ secara daring, lalu gabungan antara PJJ dan luring (luar jaringan), lalu ketiga melakukan pembelajaran tatap muka.
"Kedua adalah dalam perkembangannya, memang terjadi buka-tutup sekolah di sejumlah daerah termasuk daerah-daerah di mana teman-teman FSGI mengajar di wilayah-wilayah itu di mana terjadi perubahan zona. Jadi buka tutup sangat ditentukan oleh zona yang semula hijau dari hitungan hari bisa tiba-tiba berubah oranye, berubah merah," ujar Retno.
"Kemudian yang awalnya kuning bisa, kemudian dalam waktu singkat berubah menjadi merah. Nah dampak dari peningkatan kasus pada satu wilayah mengakibatkan juga sekolah itu jadi dibuka dan ditutup gitu ya. Kabupaten Tegal misalnya sempat menutup 50 sekolah kemudian membuka kembali tetapi sejak Senin yang lalu Kabupaten Tegal memutus semuanya PJJ. Jadi bisa dalam satu tempat dalam sebulan berganti-ganti model pelaksanaan dari pembelajarannya," imbuh Retno.
Baca Juga: Demi Menikah dengan Sule, Natalie Holscher Hapus Tatto Sampai Jadi Mualaf, Simak Kemesraan Mereka
Retno menyebut sejumlah sekolah akhirnya memilih untuk tidak menerapkan kurikulum darurat.
Sekolah tidak memiliki keberanian melaksanakan kebijakan memilih kurikulum yang disederhanakan, kurikulum 2013 yang disederhanakan. Jadi di level daerah ternyata penggunaan ini lantaran sekolah juga bingung dan sekolah tidak berani karena merasa tidak ada petunjuk dari dinas pendidikan.
