Network
MEDIA BLITAR – Rumitnya penyelesaian kasus baku tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir J membuat Menko Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD ikut bersuara.
Mahfud MD menyampaikan kepada orangtua Brigadir J, Samuel Hutabarat bahwa kasus penembakan tersebut bukan merupakan kriminal biasa.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menerima orangtua Brigadir J di Kantor Kemenko Polhukam hari ini.
Baca Juga: UPDATE LIVE SCORE Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 Piala AFF U-16 2022 Malam ini: Skor Telak
"Saya katakan, maaf ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psiko-hierarki, ada juga psiko-politis nya," ujar Mahfud MD seperti dikutip dari Pmj News Rabu 3 Juli 2022.
Selanjutnya Mahfud MD menyebutkan bahwa penyidikan untuk kasus penembakan Brigadir J secara teknis sebenarnya mudah.
Berdasarkan cerita Mahfud MD dengan beberapa purnawirawan polisi kasus tersebut harusnya mudah dan bahkan bisa selesai di tingkat Polsek.
"Itu kan tempatnya jelas ini kita sudah tahu lah, tapi saya katakan, oke jangan berpendapat dulu, biar Polri memproses," lanjut Mahfud MD.
Alasannya menurut Mahfud MD adalah adanya faktor psiko-hirarki, psiko-politis, dan faktor lainnya yang membuat penyidikan kasus memakan waktu
Namun Mahfud MD tidak merinci lebih lanjut terkait kedua factor yang disebutkannya.
"Sehingga kita semua harus sabar tetapi saya katakan kemajuan-kemajuan (penyidikan kasus) sudah bagus," tambah Mahfud MD..
Sebagai contoh, Mahfud MD memberi contoh bahwa kasus penembakan yang terjadi pada 8 Juli dan baru diumumkan tiga hari kemudian
Hal tersebut membuat publik ribut dan akhirnya Kapolri Jenderal merespons dan membentuk Tim Khusus untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.
Bahkan ketika publik masih tak puas, Listyo Sigit Prabowo pun menonaktifkan beberapa pihak agar penyelidikan objektif termasuk Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo dan dua orang lainnya.
Tidak hanya itu, publik juga meminta autopsi ulang melibatkan institusi lain di luar Polri dan hal tersebut dipenuhi oleh Listyo.
Terakhir publik meminta perkara ditarik saja ke Bareskrim Mabes Polri karena di tingkat Polda ada kekhawatiran adanya kemungkinan canpur tangan pihak lain.
"Jangan di Polda, itu bisa bias. Karena ada irisan-irisan perkawanan, irisan jabatan, irisan struktural, itu tidak bagus, ditarik perkara itu (ke Bareskrim)," jelas Mahfud.
Oleh karenanya Mahfud MD menilai Kapolri sudah melakukan langkah yang terbuka dan tinggal nanti pada akhirnya semua pihak akan mengawal kasus ini dan mengusutnya hingga tuntas.
"Saya tidak punya pendapat siapa yang salah apakah Brigadir J atau Sambo atau Bharada E atau siapa," tutup Mahfud MD.***
