KemenPAN-RB Diminta untuk Merevisi Penghapusan Tenaga Honorer

- 25 Juni 2022, 18:36 WIB
KemenPAN-RB Diminta untuk Merevisi Penghapusan Tenaga Honorer
KemenPAN-RB Diminta untuk Merevisi Penghapusan Tenaga Honorer /Dok. Media Blitar/Ayu Eviana

MEDIA BLITAR - Penghapusan tenaga honorer akan diberlakukan pada 28 November 2023 mendatang.

Namun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diminta untuk merevisi kembali kebijakan tersebut oleh Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang.

"Kami Pemerintah Kabupaten Tangerang menyampaikan ke PJ Gubernur Banten untuk merevisi kembali peraturan dari Kemenpan RB terkait penghapusan tenaga honorer itu," ucap Zaki pada Jumat 24 Juni 2022, dikutip dari RRI.co.id.

Baca Juga: Beli Minyak Goreng Curah Wajib Pakai Peduli Lindungi, Benarkah? Ini Penjelasan Luhut

Menurutnya, keberadaan tenaga honorer di lingkungan pemerintahannya hingga saat ini memiliki peranan sangat penting dalam melayani masyarakat.

Selain itu, akan berdampak besar terhadap pelayanan publik, terutama disektor pendidikan yang masih banyak membutuhkan guru jika tenaga honorer dihapuskan

Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah menerima banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia.

Baca Juga: Matthijs De Ligt Sedang Direbutkan Klub Elite, Juventus Diminta untuk Merelakan

Mereka menyampaikan agar Surat Edaran Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk dikaji ulang.

"Kalau langkah tersendiri dari Pemkab Tangerang tidak ada, karena ini menyangkut keseluruhan. Jadi kita harus bersama-sama agar dilakukan peninjauan kembali PP penghapusan honorer," terang dia, dikutip dari RRI.co.id.

Zaki menyampaikan bahwa ia akan segera menyampaikan permohonan pengkajian ulang tersebut kepada Pemerintah Pusat, agar bisa mempertimbangkan proses tersebut.

Baca Juga: Menjelang Idul Adha, Kemenag Atur Ketentuan Kurban di Tengah Wabah PMK

Dijelaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, bahwa penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM yang lebih profesional.

Kebijakan tersebut adalah amanat Undang-Undang (UU) No. 5/2014 tentang ASN yang disepakati bersama DPR.

Tjahjo menanggap ketidakjelasan sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional (UMR).***

Editor: Farra Fadila


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah