5 Politisi hingga Stafsus Presiden Jokowi Tolak Gembar-gembor ‘Bubarkan MUI’: Harusnya Buat Tagar Dukung MUI

- 21 November 2021, 09:51 WIB
5 Politisi hingga Stafsus Presiden Jokowi Tolak Gembar-gembor ‘Bubarkan MUI’: Harusnya Buat Tagar Dukung MUI
5 Politisi hingga Stafsus Presiden Jokowi Tolak Gembar-gembor ‘Bubarkan MUI’: Harusnya Buat Tagar Dukung MUI //doc MUI/

MEDIA BLITAR – Suara-suara tolak pembubaran MUI juga menyeruak selaras dengan gembar-gembor tagar ‘Bubarkan MUI’ digaungkan di media sosial. Mulai dari politisi hingga Staf Khusus Presiden Joko Widodo menolak seruan, salah satu dari mereka mengatakan harusnya mendukung MUI bukan malah memprovokasi.

Tagar 'Bubarkan MUI' ini mencuat untuk kali pertama setelah Densus 88 menangkap salah seorang pengurus MUI, Zain An Najah, terkait dugaan terorisme. Zain An Najah kini telah dinonaktifkan dari anggota Komisi Fatwa MUI.

Baca Juga: Tagar Seruan ‘Bubarkan MUI’ Tuai Penolakan Sana-sini, Muncul Prasangka Pojokkan Kedudukan dengan Isu

Setelahnya berbagai penolakan pun muncul. Berikut adalah seruan penolakan yang disuarakan oleh beberapa politisi. Mulai dari, pengamat politik Rocky Gerung hingga Staf Khusus Presiden Joko Widodo menyebut keberadaan MUI masih dibutuhkan dan tidak bisa dibubarkan begitu saja.

Rocky Gerung - Ada Desain yang Tersembunyi untuk Bubarkan MUI

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa penangkapan tiga orang tokoh agama oleh Tim Densus 88 Antiteror merupakan desain yang sengaja dilakukan untuk membubarkan MUI.

Baca Juga: Gembar-Gembor MUI Dibubarkan, Mahfud MD Sebut Posisi MUI Kuat Nggak Semudah Itu Tergoyahkan

“Ya ini akan jadi skandal kedua bahwa ada desain yang bersembunyi di balik penangkapan tiga ustadz itu. Akhirnya orang melihat itu. Jadi memang didesain untuk membubarkan MUI, karena diduga MUI lagi bikin kurikulum untuk pro teroris,” kata Rocky Gerung, dikutip MEDIA BLITAR dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 20 November 2021.

Rocky Gerung pun membandingkan hal itu dengan kasus eks Petinggi FPI, Munarman yang juga ditangkap Tim Densus 88 karena diduga terlibat tindak pidana terorisme.

"Sebetulnya bagian-bagian yang kita sebut terorisme itu kan bisa dipisahkan dengan langsung menetapkan orangnya ini, kesalahannya ini, masalahnya itu. Kan itu intinya kan," ujar Rocky Gerung.

"Tapi selalu ada problem bahwa kalau dinyatakan sebagai teroris, itu nanti penahanannya panjang tuh. Munarman juga kena yang begituan kan. Sampai sekarang juga nggak jelas apa poinnya tuh," sambungnya.

Baca Juga: Kecolongan, Ada Anggota MUI Masuk Jaringan Teroris, Cholil Nafis: Sudah Dinonaktifkan Serahkan Semua ke Polisi

Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menduga, penangkapan tiga tokoh agama oleh Tim Densus 88 ditumpangi untuk membubarkan MUI.

Salah satunya adalah dengan memanasi sentimen publik yang mengatakan bahwa MUI adalah sarang teroris. Padahal menurutnya, penangkapan tersebut hanya melibatkan individu, bukan lembaga.

Selain itu, kasus yang menyeret anggota MUI Pusat itu juga belum dapat dibuktikan.

Simak berbagai dukungan yang datang dari berbagai pihak, baik lembaga hingga politisi:

Baca Juga: Wajib Tahu! Kripto Adalah Halal sebagai Aset, Haram Buat Alat Pembayaran, Ini Penjelasan MUI

Mahfud MD – Kedudukan Kuat Sokongan dari UU

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Polhukam) Mahfud MD, ia menilai MUI memiliki posisi yang kuat dan tak semudah itu tergoyahkan.

“Kedudukan MUI itu sudah sangat kokoh karena sudah disebut di dalam beberapa peraturan perundang-undangan,” kata Mahfud MD, seperti dikutip dari cuitan @mohmahfudmd pada 20 November 2021.

“Misal di dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 1.7 dan Pasal 7.c). Juga di Pasal 32 (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” ucapnya menegaskan.

Berpodoman dengan Undang-Undang tersebut, menurutnya posisi Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut tak bakal semudah itu untuk dinyatakan bubar.

Baca Juga: Ustadz Muhammad Kece Asal Mana? Profil Lengkap Biodata YouTuber Dicap MUI Menistakan Agama

Dalam keterangan terpisah, Menko Polhukam mengajak masyarakat Indonesia tak berpikir agar MUI perlu dibubarkan.

Pihaknya pun juga meminta agar jangan memprovokasi dengan mengatakan bahwa Pemerintah menyerang MUI.

Menurutnya, pandangan tersebut merupakan provokasi yang bukan bersumber dari pemahaman terkait dengan peristiwa yang terjadi, melainkan dari khayalan.

Achmad Baidowi (Awiek) - Berlebihan dan Mengada-Ada

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai tagar itu berlebihan dan mengada-ada.

"Fraksi PPP menilai tuntutan pembubaran MUI di media sosial, menyusul penangkapan salah seorang pengurus Komisi Fatwa Ahmad Zain an-Najah (AZA) oleh Densus 88 sangatlah berlebihan dan mengada-ada," kata Awiek dalam keterangan tertulis, Jumat 19 November 2021.

Menurut Awiek, Awiek lembaga MUI masih sangat diperlukan untuk membina umat. Terlebih, di dalam organisasi itu terdapat banyak tokoh yang berkompeten.

"MUI sebagai wadah berhimpunnya ormas-ormas Islam masih sangat dibutuhkan untuk membina umat. Apalagi di dalamnya terdapat tokoh2 kompeten di bidang keilmuannya," tuturnya.

Baca Juga: Ketahui Profil Biodata Ustadz Muhammad Kece yang Viral Dicap MUI Menistakan Agama Islam

Hidayat Nur Wahid – Seharusnya Buat Tagar #Dukung MUI

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menanggapi desakan itu yang intinya dia secara tegas menolak isu pembubaran MUI.

Hidayat Nur Wahid tetap mendukung eksistensi MUI yang di dalamnya adalah mereka dari organisasi – organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.

“Tolak teror terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI),” tandas Hidayat Nur Wahid seperti dikutip MEDIA BLITAR dari Twitter @hnurwahid yang diunggah pada Jumat, 19 November 2021.

Dia menyebut alasannya mendukung eksistensi MUI, karena orang-orang dan organisasi – organisasi yang dihimpun oleh MUI adalah orang atau organisasi Islam yang moderat.

“Saya menolak framing untuk membubarkan MUI. Saya mendukung MUI yang menghimpun Ormas-ormas keagamaan Islam,” jelas Nur Wahid.

“Seharusnya tagar itu jangan bubarkan MUI, tapi #Dukung MUI, seperti yang kamu serukan,” imbuh Hidayat Nur Wahid.

Tidak hanya menolak secara tegas isu pembubaran MUI, namun, Hidayat Nur Wahid juga mengkritisi kinerja Densus 88 agar benar-benar professional.

Baca Juga: Dinilai Ribet, MUI Tolak Edaran Usulan JK Terkait Solat Jumat 2 Gelombang

“Tolak dan kritisi wacana pembubaran MUI, juga mengingatkan Densus 88 untuk benar-benar profesional, memberikan hak-hak tersangka, serta berlaku adil atau tak tebang pilih untuk juga atasi terorismenya KKB Papua,” tegasnya.

Aminuddin Ma'ruf –MUI Masih Dibutuhkan

Sementara itu, keberadaan MUI menurut Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf sangat dibutuhkan umat Islam dan pemerintah.

Stafsus Presiden tersebut menyebut, pemerintah menilai MUI sebagai lembaga yang penting terlebih dalam menjaga aqidah, moral, dan akhlak umat.

Disclaimer: Artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul ‘Mahfud MD Sebut Posisi MUI Kuat, Tak Bisa Sembarangan Dibubarkan.***

Editor: Annisa Aprilya Putri

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah