Network
MEDIA BLITAR - Presiden Jokowi menyebut pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak tegas.
Jokowi menegaskan, PPKM yang berlangsung tak sesuai implementasi. Kebijakan itu dinilai tidak konsisten.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar Jokowi seperti ditulis MediaBlitar melansir Antara, Senin, 1 Februari 2021.
Baca Juga: Andin di Ikatan Cinta, Alami Gelaja Gangguan Mental Psikosomatis? Ini Penyabab dan Gejalanya
Pernyataan itu disampaikan Jokowi pada rapat terbatas (ratas) di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 29 Januari 2021 lalu.
Esensi PPKM yang dimaksud, lanjut Jokowi, mengurangi mobilitas masyarakat. Ini untuk menekan jumlah penyintas corona.
Namun kata Jokowi, PPKM Jawa-Bali berjalan inkonsistensi dan tak begitu tegas. Imbasnya penyebaran virus corona tetap masif.
Baca Juga: Dihebohkan dengan Berita Pajak Pulsa, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Tak Pengaruhi Harga
Baca Juga: Masyarakat Heboh Pajak Pulsa dan Token Listrik, Sri Mulyani: Tidak Berpengaruh ke Harga
Jokowi pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengimplementasikan PPKM di lapangan dengan serius.
Ia juga meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melibatkan tokoh agama juga tokoh masyarakat membantu sosialisasi penerapan protokol kesehatan sebagai bagian PPKM.
Tiga menteri itu diminta tegas dan serius untuk sosialisasi terkait PPKM termasuk tindakan tegas bagi pelanggar.
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Jokowi.
Baca Juga: Kematian Sasha Braus yang Mengejutkan Hingga Trending di Twitter
Baca Juga: Usai Duet Host Bersama Raffi Ahmad, Nia Ramadhani Tuai Hujatan Warganet: Mending Ayu Dewi
Tak berhenti di tiga menteri itu. Jokowi juga meminta jajaran lain melibatkan pakar dan epidemiolog dalam menentukan kebijakan.
Kata Jokowi, kolaborasi pemerintah dan epidemiolog serta para pakar dapat memberikan design kebijakan komprehensif.
Data di Kementerian Kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Minggu (31/1) hingga pukul 12.00 WIB, terjadi penambahan 12.001 pasien. Praktis total kasus positif sebanyak 1.078.314 kasus.
Baca Juga: Liverpool vs West Ham, Salah Cetak Brace Akhiri Kemarau Gol
Dari jumlah itu 270 pasien positif meninggal sehingga total terjadi 29.998 kematian.
Wilayah dengan penambahan tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 3.474 kasus, Jawa Barat 2.848 kasus, Jawa Tengah 1.115 kasus, Jawa timur 856 kasus.
Kasus sembuh kumulatif terbanyak di DKI Jakarta 241.793 orang, Jawa Barat 117.251 orang, dan Jawa Timur 97.223 orang.***
