Network
MEDIA BLITAR – Juliari P Batubara ditangkap dan ditahan KPK karena kasus korupsi dana bansos Covid-19.
Dikutip Media Blitar dari PMJ News, Presiden Jokowi akan menunjuk Muhadjir Effendy sebagai pengganti Juliari P Batubara.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
Baca Juga: Aksi Harry Kane dan Heung-Min Son di Tottenham: Kisah di Balik Aksi Ganda Terbaik Liga Premier
Baca Juga: Gambar Pertama yang Kamu Lihat Bisa Jelaskan Karakter Aslimu yang Tersembunyi
“Untuk sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk nanti menjalankan tugas Mensos,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, dikutip Media Blitar dari PMJ News pada 7 Desember 2020.
Jokowi menjelaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan di KPK terkait penetapan status Juliari P Batubara sebagai tersangka dihormati dan memastikan tidak memberikan perlindungan kepada siapa saja yang melakukan tindakan korupsi.
“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Mahfud MD Sempat Cuit Pernyataan Ini di Twitter Sebelum Mensos Juliari Tertangkap, Kebetulan?
Baca Juga: Mensos Juliari Ditetapkan sebagai Tersangka Suap Bansos Covid-19, Terancam Hukuman Mati?
Sebelumnya, Mensos Juliari P Batubara sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan menerima suap dari rekanan pengadaan bantuan sosial Covid-19.
Dugaan kasus suap tersebut terjadi pada program bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan nilai suap sebesar Rp17 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa kasus dugaan suap tersebut berawal dari adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 yang berupa paket sembako di Kemensos.
Baca Juga: Buntut Panjang Skandal Ekspor Benih Lobster, Prabowo Subianto Merasa Dikhianati Edhy Prabowo?
Baca Juga: Tetapkan Mensos jadi Tersangka, KPK Bongkar Cara Juliari 'Curi' Dana Bansos Covid-19
Nilai dari paket bansos tahun 2020 tersebut sekira Rp5,9 triliun dengan 272 kontrak pengadaan yang dilaksanakan dalam dua periode.
“JPB selaku Mensos menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proses tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan,” ujar Firli Bahuri.***
