Network
MEDIA BLITAR - Pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi ditangkap dalam penggrebekan yang dilakukan pada Senin, 1 Februari 2021, dini hari.
Selain Aung San Suu Kyi, sejumlah tokoh lainnya turut ditangkap, menurut juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Dalam saluran telepon, juru bicara Myo Nyunt mengatakan selain Suu Kyi, ada Presiden Win Myint serta sejumlah pemimpin lainnya.
Baca Juga: Chika Jessica Beri Pesan untuk Glenca Chysara, Pemeran Elsa Ikatan Cinta, Ada Apa?
Mereka dibawa pada dini hari. Myo Nyunt juga mengaku, kemungkinan tak lama lagi dirinya juga bakal ditangkap.
"Saya ingin memberitahu masyarakat kami untuk tidak langsung menanggapi (kejadian itu) dan saya ingin mereka bertindak sesuai hukum yang ada," katanya, seperti ditulis MediaBlitar mengutip Antara melansir Reuters.
Penangkapan ini berlangsung beberapa hari setelah meningkatnya tensi ketegangan antara pemerintah sipil dan militer.
Baca Juga: Terungkap Alasan Agnez Mo Putus dengan Wijin Hingga Deddy Corbuzier, Ini Pria Idamannya
Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran akan kudeta pascapemilu berlangsung.
Pihak militer menyebutkan, pelaksanaan pemilu Myanmar pada 8 November 2020 lalu diwarnai kecurangan.
Sebelum Aung San Suu Kyi ditangkap, gelombang demonstrasi pro militer terjadi. Sabtu, 30 Januari 2021 lalu, 200 orang menyatakan menolak campur tangan pihak asing dalam urusan dalam negeri.
Mereka mendesak pemerintah Aung San Suu Kyi dan UEC menjawab tudingan kecurangan pemilu tahun lalu.
UEC menolak tuduhan itu dengan menyatakan 83 persen kursi parlemen tidak signifikan untuk sampai merusak kredibilitas pemilu.
Untuk diketahui, hasil pemilu tahun lalu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memenangkan 83 persen kursi parlemen.
Hasil ini bisa memupus 25 persen kursi parlemen untuk militer sebagaimana diamanatkan Konstitusi 2008.
Baca Juga: RESMI! Neverland Ranch Bukan lagi Milik Michael Jackson, Ini dia Pemiliknya
Dugaan kecurangan tersebut, sudah dilaporkan pihak militer ke Mahkamah Agung Myanmar.
Kendati begitu, militer melalui partai proksinya Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), tetap mendesak pemilu baru dan disupervisi militer.
***
