Network
Pihak militer menyebutkan, pelaksanaan pemilu Myanmar pada 8 November 2020 lalu diwarnai kecurangan.
Sebelum Aung San Suu Kyi ditangkap, gelombang demonstrasi pro militer terjadi. Sabtu, 30 Januari 2021 lalu, 200 orang menyatakan menolak campur tangan pihak asing dalam urusan dalam negeri.
Mereka mendesak pemerintah Aung San Suu Kyi dan UEC menjawab tudingan kecurangan pemilu tahun lalu.
UEC menolak tuduhan itu dengan menyatakan 83 persen kursi parlemen tidak signifikan untuk sampai merusak kredibilitas pemilu.
Untuk diketahui, hasil pemilu tahun lalu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memenangkan 83 persen kursi parlemen.
Hasil ini bisa memupus 25 persen kursi parlemen untuk militer sebagaimana diamanatkan Konstitusi 2008.
Baca Juga: RESMI! Neverland Ranch Bukan lagi Milik Michael Jackson, Ini dia Pemiliknya
Dugaan kecurangan tersebut, sudah dilaporkan pihak militer ke Mahkamah Agung Myanmar.
Kendati begitu, militer melalui partai proksinya Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), tetap mendesak pemilu baru dan disupervisi militer.
