“Karena hanya bisa diimpor oleh pemerintah, maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik atau APBN. Jadi vaksin ini dibeli oleh uang masyarakat tapi kini hendak dijual kembali kepada masyarakat lewat perusahaan negara, jelas tidak etis,” jelas Fadli Zon.
***