Network
MEDIA BLITAR – Dilansir dari laman kominfo, Kementerian Perhubungan sedang dalam upaya menyusun aturan pengendalian transportasi untuk menindak lanjuti kebijakan pelarangan mudik lebaran 2021 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Penyusunan aturan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Khususnya Satgas Covid-19, Kementerian Kesehatan, Pemda, dan TNI/Polri.
Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kementerian Perhubungan mendukung larangan mudik yang didasari untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
Dalam menyusunan aturan, Kemenhub juga merujuk pada hasil survei sudut pandang masyarakat terhadap perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara daring oleh Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lembaga media.
Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden, dengan berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 25,9 persen kemudian sisanya adalah PNS, mahasiswa, pegawai BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan lainnya.
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2022: Gol Daniel Olmo Bawa Spanyol Taklukkan Georgia 2-1
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, jika mudik dilarang oleh pemerintah, 89 persen masyarakat akan patuh untuk tidak mudik, dan 11 persen sisanya akan tetap melakukan mudik atau berlibur.
Perkiraan jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 persen, dan Jawa Timur 14 persen.
