MEDIA BLITAR – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan beberapa alasan kenapa pemerintah harus menyuntikkan dana APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Padahal jika menilik berita sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan jika tidak akan menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurutnya, saat dirinya bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek ini sudah berjalan lebih dari 60 persen. Jika tiba-tiba terhenti, tentu dana yang sudah diinvestasikan sebelumnya akan sia-sia.
Oleh sebab itu, Erick Thohir menggelontorkan dana APBN untuk mennuntaskan proyek tersebut sebelum nantinya mangkrak.
“Waktu saya masuk [pemerintahan], proyek ini sudah berjalan 60 persen lebih. Masa harus berhenti. Kalau berhenti berarti uangnya kebakar dong jadi besi tua," kata Erick dalam acara Kick Andy Show, dilansir oleh MEDIA BLITAR, Senin 15 November 2021.
Baca Juga: Marco Materazzi Mengirimkan Salam Kepada Erick Thohir Saat Bertemu dengan Greysia Polii di Denmark
Diguyurnya proyek kereta cepat dengan dana APBN disebutkan Erick Thohir untuk mencegah pekerjaan tersebut menjadi besi tua karena tidak adanya dana yang mencukupi untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dirinya menuturkan bahwa bengkaknya biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini juga disebabkan beberapa hal. Bukan hanya soal adanya indikasi korupsi.
“Kenapa harganya naik kita tahu pembebasan tanah di Indonesia susah. Ini yang akhirnya angkanya jadi naik. Kedua Covid-19 ini membuat harga-harga naik, harga baja naik batubara naik, semua juga cost investasi naik yang ada hubungannya dengan sumber daya alam. Jadi memang ada peningkatan karena itu. Kemarin delay lagi karena nggak ada yang bisa kerja. Kan hampir 6-7 bulan tidak bisa kerja,” paparnya Erick.
Erick menilai skema pembangunan mega proyek ini berbeda dengan proyek lainnya. Proyek ini sebenarnya memang tidak bisa sepenuhnya dijalankan dengan skema business to business (B to B) tanpa perlu jaminan dari pemerintah.
Maka dari itu, Erick mengaku melihat proyek ini dari persepsi yang berbeda dan untuk jangka panjang meskipun banyak pihak menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah proyek yang mubadzir, sehingga tidak tepat bila harus mendapatkan pendanaan dari negara.
Baginya, proyek infrastruktur ini adalah sebuah investasi yang hasilnya tidak bisa cepat didapat atau dirasakan.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa membutuhkan waktu 30-40 tahun sampai akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya melihatnya berbeda. Tapi saya yakin bahwa ini sama seperti proyek investasi yang membutuhkan waktu yang sangat panjang yang akan dirasakan nanti 30-40 tahun lagi dan pasti ada hubungannya dengan logistik nanti bukan saja manusia atau penumpang,” pungkasnya.
Sementara itu, Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kembali mengkritik soal penggelontoran dana APBN proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menyadur oleh MEDIA BLITAR dari akun Twitter milik Said Didu, ia mengatakan bahwa nanatinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung justru akan menjadi museum.
Baca Juga: Kambing Putih Jadi Simbol Kado Pernikahan Menteri Erick Thohir untuk Istri
“Kalau diteruskan akan jadi museum kereta api cepat dan tercepat,” kata Said Didu.
Proyek kereta cepat mengalami pembengkakan biaya dari yang sebelumnya USD 5,1 miliar menjadi USD 8,6 miliar.
Pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut diduga menjadi alasan pemerintah memakai dana APBN untuk membiayai keberlangsungan pekerjaan itu.***