Network
MEDIA BLITAR - Setelah melakukan perdamaian dengan Azerbaijan, masyarakat Armenia melakukan gelombang aksi protes di ibu kota negara Yerevan.
Aksi protes itu dilakukan setelah Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan telah mengakui kekalahan menandatangani nota kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh yang sebelumnya dikuasai militer Armenia.
Baca Juga: Usai Absen 15 Tahun, System of A Down Sumbang Royalti untuk Korban Konflik di Armenia
Kelompok oposisi di Armenia merencanakan untuk menggelar protes dan menuntut Perdana Menteri Nikol Pashinyan mundur dari jabatannya.
Sebelumnya, sebanyak 17 partai politik di negara tersebut menyelenggarakan rapat umum pada Rabu, 11 November 2020 di Kota Yerevan untuk menuntut perdana Menteri mundur setelah kesepakatan gencatan senjata antara Rusia-Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.
Baca Juga: Jadi Formasi Prioritas CPNS 2021, Cek dan Simak Jadwal Seleksi serta Syarat Pendaftaran
Baca Juga: Segera Lihat! Berikut 5 Tips Untuk Mempermudah Proses Pencairan Insentif Kartu Prakerja
"Pihak yang melanggar hukum kami yang sah dengan tindakan keras. Aparat penegak hukum yang menahan para pemimpin gerakan protes. Jika Anda peduli dengan negara kami, ikut serta dalam pawai pada pukul 17.00. Kami menuntut pengunduran diri Pashinyan tetapi kami juga memperjuangkan kebebasan tahanan politik di Armenia," ujar para aktivis, seperti dikutip dari TASS via RRI.co.id pada Kamis, 12 November 2020.
Baca Juga: Masa Pandemi, Ayo Eksplor Hobi Baru!
Baca Juga: Keren! Pemain Persija Jakarta Marc Klok Resmi Jadi WNI Hari Ini
Pada 9 November 2020 lalu, Presiden Rusia, Vladimir Putin bersama Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan menyepakati gencatan senjata lengkap di wilayah Nagorno-Karabakh mulai 10 November 2020.
Kementerian Pertahanan dan Staf Umum Armenia pada Selasa, 10 November 2020 mengatakan bahwa pihaknya akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata tersebut.
Selain itu, otoritas Armenia juga menghimbau rakyatnya untuk menahan diri dari kegiatan maupun tindakan yang dapat mengganggu situasi di negara tersebut.
