Network
MEDIA BLITAR - Penyelidikan atas ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut dibekukan pada Senin, ketika seorang mantan menteri ingin diinterogasi, saat seorang tersangka mengajukan kasus yang mempertanyakan netralitas penyelidik utama, seperti yang disampaikan oleh sumber peradilan.
Ledakan pelabuhan Beirut, yang terjadi pada 4 Agustus 2020 menewaskan lebih dari 200 orang, melukai ribuan orang, dan menghancurkan sebagian besar Beirut.
Penyelidikan yudisial atas ledakan tersebut, menjadi salah satu ledakan non-nuklir terbesar yang pernah tercatat, tidak membuat kemajuan, hingga membuat marah banyak warga Lebanon, termasuk keluarga korban, karena tidak ada pejabat senior yang dimintai pertanggungjawaban.
Baca Juga: Seruan Taliban Pinta Maskapai Lanjutkan Penerbangan Internasional ke Afghanistan
Hakim Tarek Bitar ditunjuk sebagai penyelidik utama, setelah pencopotan pendahulunya pada bulan Februari dengan alasan yang sama.
Lebih lanjut, seperti yang diwartakan Reuters, bila Bitar diberitahu pada hari Senin tentang kasus terhadap dirinya, diajukan oleh mantan menteri dalam negeri dan anggota parlemen saat ini, yaitu Nohad Machnouk.
"Sekarang sidang akan dibatalkan dan Hakim Bitar akan berhenti memeriksa berkas itu sampai pengadilan kasasi memutuskan menerima atau menolaknya," kata sumber tersebut.
Tidak ada komentar langsung dari Bitar, yang tidak diizinkan berbicara kepada media.
Penyelidikan telah menghadapi tekanan politik dari partai-partai kuat yang telah menuduh adanya bias dalam penyelidikan.
Pengadilan kasasi mengeluarkan keputusan pada bulan Februari oleh hakim pertama, Fadi Sawan. Dari kasus tersebut, setelah permintaan dari dua mantan menteri yang dia dakwa, Ali Hassan Khalil dan Ghazi Zeaiter.
Hakim Bitar telah mengeluarkan permintaan pada bulan Juli untuk menanyai mantan perdana menteri Hassan Diab dan pejabat tinggi lainnya, alas dakwa oleh pendahulunya dengan kelalaian ledakan itu. Dan semua telah membantah melakukan kesalahan.
Baca Juga: Berhenti dari Tugas Kerajaan, Pangeran Herry dan Meghan Bertemu dengan Wakil Kepala PBB di New York
Sementara pada 16 September, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mantan menteri pekerjaan umum Youssef Finianos, setelah dia tidak muncul untuk diinterogasi, yang melawan seorang pejabat tinggi dalam kasus tersebut.
***
