MEDIA BLITAR – Dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah memberikan kebijakan terkait program vaksinasi.
Program vaksinasi ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memberikan kebijakan vaksinasi dengan tujuan meningkatkan imunitas tubuh.
Diharapkan masyarakat mengikuti program ini guna menekan angka pasien covid-19 yang terus bertambah.
Kabar terbaru terkait vaksinasi ini adalah tentang adanya vaksinasi berbayar atau gotong royong. Masyarakat bisa membeli vaksin ini nantinya melalu PT. Kimia Farma Tbk.
Saat ini vaksinasi berbayar itu masih ditunda pelaksanaannya. Menanggapi hal ini, politikus Fadli Zon turut angkat suara.
Melalui kanal YouTube Fadli Zon Official, ia menyampaikan pendapatnya terkait vaksinasi berbayar yang harus dibatalkan.
“Empat alasan kenapa kebijakan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong ini harus dicabut, bukan hanya ditunda,” ungkap Fadli Zon.
Baca Juga: BEM UI Kritisi Jokowi Langsung Ditegur Rektorat, Fadli Zon Ungkap Rektor UI Rangkap Jabatan BUMN
Menurutnya kebijakan adanya vaksin berbayar atau gotong royong ini merupakan hal yang tidak etis, dan cenderung amoral.
“Apalagi terjadi di tengah situasi pandemi saat ini. Seharusnya vaksin ini menjadi public goods atau milik publik yang harus disediakan negara bagi semua orang secara gratis,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah yang mengubah vaksin menjadi private goods merupakan suatu tindakan yang tidak pantas.
Baca Juga: CEK FAKTA: Fadli Zon Diklaim Meninggal Dunia Gegara Covid-19, Netizen: Alhamdulillah Benar
“Menteri Kesehatan sendiri sudah mengakui bahwa vaksin berbayar ini adalah murni bisnis. Tentu yang namanya bisnis mencari keuntungan,” jelasnya.
Menurut Fadli Zon rendahnya tingkat vaksinasi dalam empat bulan terakhir yang masih jauh dari 1 juta dosis per hari, seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki strategi pendistribusiannya
Bukan malah menyerahkan program vaksinasi ini ke mekanisme pasar.
Baca Juga: Jelang Ulang Tahun ke-50, Fadli Zon Dapat Kado Lebih Awal: Saya Terpapar Covid-19
“BUMN bukan alat negara untuk mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan masyarakat,” tambahnya.
Salah satu alasan mengapa vaksinasi berbayar ini harus ditolak adalah karena vaksin hanya bisa diimpor oleh pemerintah, sementara pihak swasta tidak diperbolehkan impor.
“Karena hanya bisa diimpor oleh pemerintah, maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik atau APBN. Jadi vaksin ini dibeli oleh uang masyarakat tapi kini hendak dijual kembali kepada masyarakat lewat perusahaan negara, jelas tidak etis,” jelas Fadli Zon.
***