Network
Dijelaskan lebih lanjut oleh Ridwan Kamil, “Nah secara teknis mbak Nana, secara struktur pemerintahan di Indonesia itu, provinsi-provinsi diluar Jakarta itu berbeda. Dimana kewenangan teknis perijinan acara, dan lain-lain itu kewenangannya di walikota/bupati. Jadi garisnya itu adalah garis koordinatif, jadi saya tidak dilapori ribuan acara-acara di kota/kabupaten. Itu karena bukan kewenangan.”
Selanjutnya, Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa piha pemerintah Bogor, tidak memberikan ijin pada pelaksanaan kegiatan di Megamendung, hingga perpotensi ada kerumunan massa.
Baca Juga: Seru! Berikut Pembaruan 4 Fitur Baru Versi 1.1 Game PUBG Mobile
Ridwan Kamil menjelaskan, “Kedua, saya telah melakukan pengecekan, yaitu tidak ada pengeluaran ijin acara dari Bupati Bogor. Berikutnya, saya tanya ke aparat, aparat sudah melakukan persuasif di malam harinya, melalui perwira dari kodim, untuk memberikan pengertian agar acara dikurangi dan dibatasan.”.
“Keesokan harinya, euforia dari masyarakat tidak bisa dibendung. Sehingga, kepolisian dari Jawa Barat menurunkan, sekitar 1.200 personil ditambah 500-an personil dari TNI,” lanjut Ridwan Kamil.
“Dalam situasi lapangan, bukan lagi diskresi bupati lagi, bukan lagi diskresi aparat pemerintahan, diskresinya sudah ke diskresi aparat keamanan,” ucap Ridwan Kamil menjelaskan kronologi yang terjadi.
Baca Juga: Ungkap Alasan Polda Metro Jaya Undang Anies Baswedan untuk Klarifikasi
Saat Najwa Shihab mengkonfirmasi kepada Ridwan Kamil, tentang kerumunan masa hingga dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Megamendung, Bogor sudah tidak dapat dicegah lagi, dan kerumumanan masa tidak dapat dibubarkan, Ridwan Kamil membenarkan hal tersebut.
Ridwan Kamil menjelaskan, “Pendekatan keamanan dilapangan mengatakan, pilihannya hanya dua. Pendekatan humanis yaitu, melakukan pengertian, himbauan-himbauan dan tidak mengganggu kelancaran acara yang lain, atau pendekatan represif.”
Pihak aparat keamanan juga menyampaikan beberapa pertimbangan terkait pendekatan yang akan dilakukan. Ridwan Kamil mengatakan, “Hitungan dari aparat keamanan yang dilaporkan ke saya, ‘Pak, kalau dilakukan represif ada potensi gesekan’. Nanti viral lagi, pelanggaran HAM atau hal-hal yang sifatnya menggiring penegakkannya hilang, menjadi represif aparat,” hal terseut disampaikan Ridwan Kamil tentang perkiraan perhitungan-perhtungan yang dipertimbangkan oleh aparat keamanan.
