Network
Kementerian Sosial telah menyimpan 21 juta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ganda dengan penerima memperoleh dua bantuan yakni, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BST (Bantuan Sosial Tunai).
Risma juga turut menyampaikan, sekarang pihak kementerian telah mempunyai sejumlah data sepadan dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil setiap 1 April 2021.
Baca Juga: Viral Mensos Risma Marah-Marah di Media Sosial, Pandji Pragiwaksono Sarankan Konsultasi ke Psikolog
Data pembaharuan DTKS tersebut berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 12/Hub/2021, sehingga berubah nama Ne DTKS.
"Kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21,1 juta data yang kita tidurkan," ujarnya.
Terkait data yang ditidurkan tersebut, Risma menerangkan telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga diantaranya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Baca Juga: Kenapa Risma Ngamuk ke ASN hingga Bikin Warga Papua Sakit Hati? Ini Penyebabnya
Kemudian, Risma setelah 21 juta data penerima bantuan sosial ditidurkan, kementeriannya akan melakukan penerimaan usulan dari Pemda untuk menerima bansos baru.
Risa juga meyakini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelolanya telah tidak bermasalah artinya, tidak ada data ganda.
"Nggaklah, nggak, jadi begini kalau graduasi pasti sudah gak mungkin keluar lagi, data kita sangat valid, saya percaya itu, sudah berapa kali diuji," katanya.
