Network
MEDIA BLITAR - Gagasan masa jabatan presiden yang diperpanjang selama 3 periode menjadi polemik di tengah masyarakat.
Isu mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal masa jabatan presiden yang semula 2 periode, menjadi 3 periode ini muncul, dari pernyataan Amien Rais.
Hari ini dalam konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan, "Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode."
Baca Juga: Bocah SD Asal Blitar Tenggelam Hingga Tewas: Mandi Usai Mancing di Sungai Bekas Tambang Pasir
Dalam cuitan twitter resminya, @jokowi, Presiden Jokowi secara tegas mengimbau agar pihak lain tidak menimbulkan kegaduhan di tengah pandemi Covid-19.
"Sebagai presiden langsung yang dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi, maka sikap saya terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden paling lama dua periode tidak berubah."
"Janganlah membuat kegaduhan baru, di saat kita tengah fokus pada penanganan pandemi."
Akan tetapi cuitan beliau di twitter, menimbulkan pro dan kontra dari netizen.
Ada yang bangga dengan argumen beliau yang dengan tegas menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.
Ada pula netizen yang justru mencibir cuitan beliau di twitter itu.
Pernyataan Presiden Jokowi ini, juga didukung oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Dalam akun twitter resmi beliau, @mahfudmd, beliau mengatakan, "Presiden Jokowi tak setuju adanya amandemen lagi."
Beliau juga mengatakan, "Salah satu alasan penting, mengapa kita dulu membubarkan orde baru dan melakukan reformasi 1998 adalah karena jabatan presiden tidak dibatasi jumlah periodenya. MPR kemudian membuat amandemen atas UUD 1945, membatasi 2 periode saja. Kalau mau mengubah lagi itu urusan MPR, bukan wewenang presiden."***
