Network
MEDIA BLITAR – Penyaluran berbagai bantuan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi.
Melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 2020 telah disalurkan kepada pekerja atau buruh dengan penghasilan per bulan di bawah Rp5 juta.
Bantuan tersebut dikenal dengan BSU BPJS Ketenagakerjaan, yang mana penerima harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki rekening aktif.
Baca Juga: Cek Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021, dan Akses Link Ini untuk Cek Status Penerima
Untuk memperoleh BSU, penerima harus memiliki data yang valid, jelas, dan singkron pada masing-masing syarat administrasi yang telah ditetapkan. Jika tidak, bantuan tersebut tidak dapat cair dan akan dikembalikan ke kas negara.
Untuk tahun 2020, bantuan disalurkan dua termin. Di masing-masing termin, disalurkan dana bantuan Rp1,2 juta kepada masing-masing penerima.
Untuk perincian penyaluran masing-masing termin adalah, termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang, dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau setara 99,11 persen.
Baca Juga: BLT atau BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1,2 Juta Tahun 2021, Berikut Penjelasan Kemnaker
Lalu untuk, termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000 atau jika diprosentasekan sebesar 98,71 persen.
Kemudian, bagaiman dengan penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021?
Berhubungan dengan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) beberapa hari yang lalu memberikan keterangan lebih lanjut untuk penyaluran di tahun 2021.
Ida Fauziyah, Menaker menyampaikan bahwa untuk penyaluran BSU tahun 2021, Ida Fauziah belum bisa memberikan kepastian penyalurannya kembali.
Baca Juga: Billy Syahputra Blak-Blakan Soal Amanda Manopo yang Unfollow Instagramnya
Baca Juga: Liga Inggris Newcastle United vs Leeds United: Preview, H2H, Susunan Pemain, dan Link Live Streaming
Meskipun demikian, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki hasil evaluasi penyarulan gelombang sebelumnya, dan akan diberikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian untuk menindaklanjuti program BSU.
“Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021,” ucap Ida Fauziyah pada 18 Januari 2021, yang dikutip dari laman resmi Kemnaker.
***
