MEDIA BLITAR - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam mengungkapkan kinerja Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini selama satu tahun menjabat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas data bantuan sosial (bansos) secara efektif.
Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja Risma sudah sesuai dengan prosedur dengan melakukan perbaikan data kemiskinan di Indonesia secara valid.
Baca Juga: Belum Genap Setahun Menjabat Sebagai Mensos, Bu Risma ke Presiden Jokowi: Saya Akan Mundur
Kerja keras Risma dinilai progresif lantaran perbaikan kualitas data sulit dicapai jika hanya dilakukan pendekatan secara administratif. Perbaikan data tersebut juga didukung dengan teknologi.
"Mensos memecahkan kerumitan ini dengan memperkuat dukungan teknologi," ujarnya, Senin, 1 November 2021.
Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengungkapkan hampir satu tahun Risma menjabat selalu menyempatkan diri untuk memberikan kepastian bantuan sosial dapat tersalurkan kepada si penerima.
Baca Juga: Persaingan Makin Sengit di 2021, Siapa yang Jadi E-Commerce No. 1 Indonesia?
Yandri Susanto mengemukakan Risma tengah bekerja keras untuk perbaikan data agar orang miskin menerima bantuan.
Kementerian Sosial telah menyimpan 21 juta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ganda dengan penerima memperoleh dua bantuan yakni, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BST (Bantuan Sosial Tunai).
Risma juga turut menyampaikan, sekarang pihak kementerian telah mempunyai sejumlah data sepadan dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil setiap 1 April 2021.
Baca Juga: Komentari Mensos Risma Marah-Marah di Medsos, Pandji Pragiwaksono: Ketemu Sama Psikolog!
Data pembaharuan DTKS tersebut berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 12/Hub/2021, sehingga berubah nama Ne DTKS.
"Kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21,1 juta data yang kita tidurkan," ujarnya.
Terkait data yang ditidurkan tersebut, Risma menerangkan telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga diantaranya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Baca Juga: Kenapa Risma Ngamuk ke ASN hingga Bikin Warga Papua Sakit Hati? Ini Penyebabnya
Kemudian, Risma setelah 21 juta data penerima bantuan sosial ditidurkan, kementeriannya akan melakukan penerimaan usulan dari Pemda untuk menerima bansos baru.
Risa juga meyakini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelolanya telah tidak bermasalah artinya, tidak ada data ganda.
"Nggaklah, nggak, jadi begini kalau graduasi pasti sudah gak mungkin keluar lagi, data kita sangat valid, saya percaya itu, sudah berapa kali diuji," katanya.
Risma juga menyatakan, Kemensos sering melakukan pengecekan secara langsung KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di lapangan.***