MEDIA BLITAR – Dilansir dari laman kominfo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bansos sudah sangat tepat.
Hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk masalah kesenjangan daerah, terutama terkait masalah keterjangkauan akses internet.
Menurut Menko PMK Muhadjir, semua pihak harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan digitalisasi ini dengan tanpa mengabaikan daerah-daerah yang belum siap.
Baca Juga: Penampilan Kiper Buruk di Piala Menpora 2021, Arema FC Ultimatum Felipe Americo
Tidak hanya itu, menurut Menko PMK persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih terus disempurnakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) juga menjadi kendala dalam penyaluran bansos nontunai.
Oleh karena itu sangat diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergitas antar lembaga atau pihak yang berkepentingan agar tidak menjadi penghambat proses penyaluran bansos.
Menko PMK Muhadjir yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Bansos mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan Presiden, penyaluran bansos tetap dilakukan seiring perbaikan DTKS.
Inovasi digitalisasi dalam segala hal diharapkan bisa mengatasi persoalan data sehingga penyaluran bansos bisa sesuai dengan yang ditargetkan.
Menko PMK Muhadjir juga mengungkapkan bahwa digitalisasi ini sangat memudahkan Kemenko PMK sebagai ketua tim KSP dalam memonitoring dan mengawasi jalannya bantuan sosial agar sampai secaramerata kepada penerima manfaat.
Dan kedepannya akan terus diperbaiki dan lebih disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi distribusi yang sudah dimiliki.
Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, implementasi digitalisasi untuk penyaluran bansos sudah berjalan sejak 2017. Namun masih ada beberapa aspek yang masih menjadi kendala dan perlu diperbaiki.
“Dengan adanya perubahan mekanisme yang dilakukan melalui konsep G2P 4.0, kita tentu tidak ingin hal yang sama terulang. Pemerintah juga akan mendorong perbaikan pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa,” tegas Suharso.
Sementara Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan pemerintah telah membangun ekosistem digitalisasi penyaluran bansos sejak beberapa tahun.
Baca Juga: BOCORAN IKATAN CINTA KAMIS 8 APRIL: Yakini Elsa Kerja Sama Dengan Ricky, Al Bingung Siapa Ayah Reyna
Blue print sistem pembayaran dengan pengembangan QR Indonesian Standard, jaminan keamanan melalui sidik jari dan wajah, hingga perluasan outlet untuk mempermudah transaksi bansos nontunai.
“Pada prinsipnya, kami siap mendukung inisiatif-inisiatif pemerintah agar bansos dapat diterima denga baik oleh penerima dan kita akan terus memperkuat sinergi dan juga kolaborasi,” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo.
Hingga kini, pemerintah masih gencar menerapkan berbagai program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, bantuan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan diskon dasar tarif listrik.
Baca Juga: Lebih dari 300 Lokasi akan Disekat pada 6 – 17 Mei 2021, Menhub: Secara Tegas Kita Melarang Mudik
Namun dalam penerapannya, program bantuan sosial (bansos) masih banyak menghadapi kendala, mulai proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam rangka menjawab tantangan dari permasalahan yang ada, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun konsep G2P (government-to-person) 4.0. Konsep itu merupakan bentuk transformasi digital yang diyakini mampu menjadi solusi untuk mempercepat penyaluran bansos. ***