Network
MEDIA BLITAR – Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 30 Maret 2022 mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa AS akan menggelontorkan “bantuan keuangan langsung” senilai 500 juta dolar AS (sekitar Rp7,18 triliun) untuk Ukraina.
Komitmen tersebut diungkapkan oleh kantor Biden, Gedung Putih, dalam naskah resmi pembicaraan via telepon antara kedua pemimpin negara tersebut.
Pembicaraan antara Biden dan Zelenskyy itu berlangsung sekitar satu jam, menurut wartawan yang meliput kegiatan Gedung Putih.
Baca Juga: Antek-antek Rusia Larang Media Siarkan Wawancara dengan Presiden Ukraina, Kenapa?
“(Kedua) pemimpin membahas bagaimana AS berupaya tanpa henti untuk memenuhi permintaan bantuan keamanan utama Ukraina, dampak signifikan persenjataan itu terhadap konflik, dan upaya yang terus dilakukan AS bersama para sekutu dan mitranya dalam mengidentifikasi kemampuan tambahan guna membantu militer Ukraina mempertahankan negaranya,” menurut naskah tersebut.
Menyusul pembicaraan via telepon itu, Zelenskyy mencuit di Twitter bahwa dirinya dan Biden “bersama-sama menilai situasi di medan perang dan meja perundingan”.
Dalam cuitannya, Zelenskyy mengatakan ia dan Biden membahas dukungan pertahanan spesifik, paket sanksi baru yang ditingkatkan, bantuan keuangan makro, dan bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, konflik antara Ukraina dengan Rusia semakin memanas. Banyak warga Ukraina yang terkena dampak perang yang semakin menjadi-jadi.
Rusia bisa jadi telah melakukan kejahatan perang dengan membunuhi warga sipil dan menghancurkan rumah sakit di kota-kota Ukraina, kata pejabat tinggi HAM PBB saat mengeluarkan kecaman paling keras atas konflik tersebut, Rabu 30 Maret 2022.
Ketika berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Komisioner Tinggi HAM Michelle Bachelet mendesak Rusia agar menghentikan invasi mereka.
“Rumah dan gedung-gedung pemerintah, rumah sakit dan sekolah, fasilitas pasokan air, dan sistem kelistrikan tidak luput," katanya. "Serangan membabi buta dilarang dalam hukum kemanusiaan internasional dan sama saja dengan kejahatan perang,” dikutip dari Reuters.
Bachelet mengaku kantornya menerima tuduhan kredibel bahwa pasukan Rusia menggunakan bom klaster di daerah penduduk setidaknya 24 kali. Kantornya juga sedang menyelidiki dugaan penggunaan bom klaster oleh Ukraina.
Rusia membantah memakai senjata semacam itu atau menargetkan warga sipil sejak apa yang disebutnya sebagai "operasi khusus" --untuk melucuti senjata dan menghilangkan pengaruhi Nazi di negara tetangganya-- diluncurkan pada 24 Februari.
Bachelet mengatakan bahwa kantornya, yang menerjunkan hampir 60 pemantau PBB di Ukraina, telah memverifikasi 77 insiden hancurnya fasilitas medis, termasuk 50 rumah sakit.
Segudang Tudingan
Utusan HAM Amerika Serikat Michele Taylor mengaku dirinya merasa sangat khawatir atas sejumlah laporan penculikan yang dilakukan pasukan Rusia, termasuk sedikitnya tiga wali kota dan pemulangan paksa warga sipil.
"Sudah jelas bahwa Presiden Putin ingin sekali meluluhlantakkan kota-kota Ukraina," kata Duta Besar Inggris Simon Manley menambahkan.
Dalam pidatonya, Bachelet juga menyampaikan keprihatinan atas video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan interogasi tawanan perang oleh pasukan Ukraina dan Rusia.
Sekretaris pertama pada misi Rusia untuk PBB di Jenewa Yaroslav Eremin menuding pasukan Ukraina melakukan pelanggaran. Ia menuduh pasukan negara itu telah menyiksa tahanan, memanfaatkan warga sebagai tameng di Mariupol, dan membunuh 21 warga sipil dengan bom klaster di Donetsk.
"Menurut tayangan yang beredar di publik, warga Rusia yang tak bersenjata ditembak di bagian tempurung lutut, kepala mereka dibungkus dengan tas plastik dan beberapa di antaranya tidak sadarkan diri," katanya.
"Semua aksi keji terhadap warga sipil ini dilakukan dengan menggunakan senjata yang dipasok dari negara-negara Barat."
***
