MEDIA BLITAR – Setelah menyetujui kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang melawan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Perdana Menteri Nikol Pashinyan dituntut untuk mundur dari jabatannya.
Aksi protes itu dilakukan setelah Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan telah mengakui kekalahan menandatangani nota kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh yang sebelumnya dikuasai militer Armenia.
Baca Juga: Piala Asia U-19 2020, Resmi Digelar 2021! Berikut Jadwal Lengkap Timnas U-19. Cek Di Sini
Karena, kesepakatan gencatan senjata tersebut dianggap banyak merugikan banyak untuk Armenia.
Saat mencoba menggelar unjuk rasa, seorang oposisi dan beberapa orang ditangkap Polisi Armenia pada Rabu,11 November 2020.
Baca Juga: Masa Pandemi, Ayo Eksplor Hobi Baru!
Menurut saksi mata, unjuk rasa tersebut awalnya hanya berlangsung singkat dan hanya dilakukan oleh kelompok kecil orang yang meneriakkan "Nikol adalah pengkhianat!" sebelum mereka ditahan di ibu Kota Yerevan, lalu yang lain mulai berdatangan untuk ikut memprotes setelah penangkapan itu terjadi, sebagaimana dilansir MEDIA BLITAR dari Channel New Asia.
Karena sudah menyetujui kesepakatan gencatan senjata, setidaknya ada tujuh belas partai politik Armenia yang ikut melayangkan protes dan menyerukan Perdana Menteri Nikol Pashinyan dituntut untuk mundur dari jabatannya, dan membekukan kemenangan teritorial yang berhasil dibuat oleh pasukan Azerbaijan dalam pertempuran yang pecah pada 27 September 2020 lalu.
Baca Juga: PRMN Sahabat UMKM, MEDIA BLITAR Siap Bantu Promosi dan IKLAN GRATIS Bagi Pelaku Usaha di Blitar Raya
Baca Juga: Politisi PDI-P Akan Lanjutkan Tuntutan Kasus Habib Rizieq, Yang Menyebut Politikus Berhaluan Komunis
Di antara mereka yang ditangkap adalah Gagik Tsarukyan, pemimpin oposisi Partai Armenia Sejahtera, menurut Hripsime Arakelian, seorang anggota partai tersebut.
Mereka ditangkap karena demonstrasi jalanan dilarang di bawah peraturan darurat militer yang diberlakukan oleh Armenia karena pertempuran di Nagorno-Karabakh
Wilayah Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi dihuni dan sepenuhnya dikendalikan oleh etnis Armenia hingga kini.
Baca Juga: Gedung DPR RI Sering Didemo, Boy William: Sebenarnya Orang-orang Kerjanya Apa Sih?
Azerbaijan dalam perjanjian kesepakatan senjata dirayakan sebagai kemenangan pasalnya, mereka berusaha merebut kembali tanah mereka yang terlepas sejak perang tahun 1990-an.
Sedangkan Armenia, hal itu memicu kerusuhan dari massa yang menyerbu gedung-gedung pemerintah dan menyebut kesepakatan itu sebagai pengkhianatan.***