MEDIA BLITAR - Akhir-akhir ini beberapa akademisi dan praktisi menyorot beban Indonesia terkait pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan biaya.
Berdasar hal tersebut mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyebutkan pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur lebih parah dari korupsi langsung.
Baca Juga: Sirkuit Mandalika di Lombok Resmi Berganti Nama, Begini Kata Wakil Menteri BUMN
"Pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur komersial ini lima kali lebih parah dibandingkan korupsi langsung," kata Said Didu dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Ia menyorot proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung harusnya USD 6,2 miliar membengkak menjadi USD 8,6 miliar.
Selain itu, proyek Jalan Tol Cilincing juga mengalami pembengkakan biaya pembangunan, yang semula Rp4 triliun menjadi Rp10 triliun.
Ia juga menyebutkan, terdapat lima kerugian yang harus pemerintah Indonesia tanggung akibat pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur komersial.
Lima kerugian itu antara lain:
1. Uang negara diambil karena ada mark up angka kerugian yang dialami pemerintah
2. Membebani negara karena negara harus mencari uang untuk membayar utang
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT PNM untuk Lulusan S1, Simak Kualifikasi dan Cara Mendaftarnya di Sini
3. Akibat pembangunan infrastruktur tersebut, terif menjadi mahal yang berdampak kepada masyarakat harus membayar harga mahal untuk berbagai jenis kebutuhan.
4. Biaya infrastuktur yang sejenis menjadi mahal meskipun sebenarnya bisa dibangun dengan biaya yang murah
5. Beban jangka panjang seluruh infrastruktur menjadi mahal karena pekerjaan yang salah pada awal pembangunan yang menyebabkan mahalnya infrastruktur.
Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Pikiran-Rakyat.com dengan judul "5 Kerugian Indonesia Akibat Pembengkakan Biaya Pembangunan Infrastruktur".***