Network
MEDIA BLITAR - Usai mediasi ketiga gagal, puluhan warga menggelar aksi demo di depan Kantor Wali Kota Blitar pada Rabu, 25 Agustus 2021. Awal dari aksi yang dilakukan massa ini karena adanya pembangunan hotel di Jalan Ir Soekarno Kota Blitar, yang berdekatan dengan mata air Sendang di Bendogerit Kota Blitar.
Sebelumnya upaya mediasi ketiga dilakukan warga atas gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pembangunan hotel bintang empat karena warga menemukan adanya proses pembangunan hotel yang tidak sesuai dengan aturan.
Massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) dan Forum Masyarakat Lingkungan dan Komunitas Sendang (FORMALITAS) warga Lingkungan Sendang, Kelurahan Bendogerit ini, menuntut Wali Kota Blitar untuk melakukan kajian ulang terkait produk hukum pembangunan hotel yang saat ini sedang dalam masa pembangunan di Kota Blitar.
Dalam aksinya, Trijanto selaku koordinator aksi yang juga merupakan ketua KRPK menyebutkan bahwa pembangunan hotel sudah mulai dilakukan sejak 2019, namun AMDAL baru terbit sekitar 2020/2021. Bahkan dalam hal tersebut ada beberapa perubahan yang tidak sesuai dengan perizinan pendirian gedung hotel kepada Pemkot Blitar.
Baca Juga: Kronologi Munculnya Kambing Mata Satu di Blitar, Pemilik Dibuat Kaget!
Selain itu ada perubahan perizinan yang tidak sesuai dengan pendirian gedung hotel. Sebab awalnya izin pembangunan hanya empat lantai, tapi begitu dibangun menjadi tujuh lantai.
"Tujuh bulan lalu itu izinnya hanya empat lantai. Namun saat ini sudah dibangun tujuh lantai. Lalu kami temukan juga, pembangunan hotel yang sesuai aturan itu berjarak minimal 200 meter dari mata air. Namun fakta yang kami temukan, hanya berjarak 95 meter dari sumber air," teriak Trijanto saat orasi.
"Selain itu dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) dijelaskan bahwa kawasan Jalan Ir Soekarno yang merupakan pintu masuk ke destinasi wisata sejarah Makam Bung Karno (MBK), tidak disebutkan diperbolehkan membangun gedung komersial, pusat perdagangan maupun jasa," jelas Trijanto.
Baca Juga: Tragedi Pria di Blitar Nekat Membunuh Temannya Sendiri Karena Jengkel Sering Dibully Belum Nikah
Dari beberapa temuan dilapangan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, warga menuntut Wali Kota Blitar untuk melakukan kajian ulang produk hukumnya, mulai dari IMB, AMDAL dan perizinan lain terkait pembangunan hotel.
Adapun menurut Betha Ragawinasa, divisi monitoring investigasi dan advokasi KRPK menyebutkan bahwa masyarakat sekitar merasa gelisah dan resah dengan pembangunan hotel yang dikhawatirkan akan memberikan dampak yang kurang baik untuk lingkungan.
Dimana sumber mata air sendang yang menjadi satu-satunya sumber air bagi kehidupan sehari-hari warga Lingkungan Sendang.
"Takutnya nanti pembangunan hotel ini akan memberikan dampak lingkungan sekitar, termasuk surutnya sumber mata air Sendang di Bendogerit," ucap Betha Ragawinasa, divisi monitoring investigasi dan advokasi KRPK.
"Sebenarnya yang diperjuangkan warga adalah kelestarian dari sumber mata air itu sendiri, seperti apa nanti dampak lingkungan yang akan terjadi kedepannya dengan adanya pembangunan Hotel," tambah Betha.
Perwakilan warga sekitar kemudian ditemui beberapa pejabat Pemkot Blitar. Dalam pantauan Media Blitar, pejabat yang menemui massa di antaranya dinas perizinan, asisten kesra, bappeda, Dinas PU dan bagian hukum.
Namun usai pertemuan itu, tak satu pun pejabat Pemkot Blitar yang memberikan keterangan lebih lanjut kepada wartawan.
Saat ini massa lebih menekankan pada tindakan nyata dari Pemerintah terhadap pembangunan hotel terkait dengan isu dampak lingkungan tersebut.
"Hasilnya dari pertemuan tadi, sebenarnya ada komitmen dari Pemkot untuk pembangunan ini berdasarkan lingkungan hanya saja yang kita tekankan tadi adalah tindakan nyata dari Pemkot yang masih kita tunggu", jelas Betha.
Perlu diketahui, bahwa dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Pasal 11 diatur, garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air minimal 200 meter. Pembangunan hotel ini memang berdekatan dengan mata air Sendang yang lokasinya di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan.
Dalam Perda Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2011-2030, Pasal 27 ayat 2 huruf f point 4 disebutkan, mata air Sendang Kelurahan Bendogerit adalah sumber mata air baku yang harus dilindungi.
***
