Network
MEDIA BLITAR - Para atlet mempertimbangkan untuk melakukan protes politik selama Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, karena perlu merundingkan Peraturan 50 Komite Olimpiade Internasional yang semula melarang perilaku seperti itu, tetapi kini menawarkan lebih banyak kebebasan.
Mereka juga harus mematuhi hukum di China yang diperintah Partai Komunis, yang telah menolak tuduhan di Barat tentang pelanggaran hak asasi di Tibet, Xinjiang, Hong Kong, dan di tempat lain, serta menentang keras perbedaan pendapat.
Baca Juga: 3 Calon Lawan Timnas Indonesia Setelah Timor Leste, Salah Satunya Runner-up Piala Dunia
"Setiap ekspresi yang sejalan dengan semangat Olimpiade saya yakin akan dilindungi," Yang Shu, wakil direktur jenderal Departemen Hubungan Internasional Beijing 2022, mengatakan kepada wartawan bulan lalu, seperti yang dikutip dari Reuters.
"Dan apa pun dan setiap perilaku atau pidato yang bertentangan dengan semangat Olimpiade, terutama yang bertentangan dengan hukum dan peraturan Tiongkok, juga dikenai hukuman tertentu."
Pada prinsipnya, kebebasan berbicara dilindungi oleh konstitusi China, tetapi orang sering dihukum karena membuat komentar yang dianggap tidak diinginkan oleh negara, dengan pihak berwenang mengutip undang-undang di bawah KUHP tentang "mengganggu ketertiban umum" atau "menimbulkan pertengkaran dan memprovokasi masalah" untuk mengecam pidato.
Penegakan hukum seperti itu diyakini jarang diterapkan pada orang asing di China.
Aturan 50 IOC awalnya melarang atlet dari segala bentuk protes politik di Olimpiade. Sementara revisi sebelum Olimpiade Musim Panas Tokyo tahun lalu memberi atlet lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan pandangan politik sambil tetap melarang tindakan seperti itu di podium selama upacara medali.
Baca Juga: Polemik Olimpiade Beijing 2022 hingga Muncul Boikot, Menteri Australia Serukan Ini
