Network
MEDIA BLITAR - Ditengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati Pilkada serentak 2020 tetap digelar 9 Desember mendatang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pelaksanaan pilkada tak akan ditunda lantaran pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi virus corona (Covid-19) akan berakhir.
Berbagai penolakan terkait penundaan pilkada yang datang dari masyarakat, partai politik, hingga ormas Islam seperti Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah cenderung diabaikan.
Baca Juga: Innalillahi! Bupati Berau Meninggal, Setelah Dinyatakan Positif Covid-19
PBNU dan Muhammadiyah mengusulkan agar Pilkada serentak 2020 ditunda seiring pandemi covid-19 yang belum berakhir. Pasalnya, jumlah kasus positif covid-19 terus meningkat dan mencapai 248.852 per 21 September 2020. Angka ini diprediksi akan terus melonjak hingga akhir tahun.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai relasi Jokowi dengan PBNU dan Muhammadiyah, yang notabene ormas Islam terbesar di Indonesia, kemungkinan rusak ke depannya.
"Hubungan kedua ormas tersebut dengan pemerintah bisa saja akan kusut ke depan. Karena usulan kedua ormas tersebut tak didengar oleh Jokowi," kata Ujang seperti dikutip MEDIA BLITAR dari Galamedia.com, Selasa 22 September 2020.
Baca Juga: Darurat Isu Resesi, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kita Minus
Ujang mengatakan PBNU dan Muhammadiyah berbicara penundaan Pilkada 2020 atas nama umat agar masyarakat tak menjadi korban ganasnya virus corona saat penyelenggaraan kontestasi politik elektoral lima tahunan itu.
"Jika kedua ormas terbesar di Indonesia saja tidak didengar, apalagi suara rakyat. Saat ini apirasinya tak diindahkan. Jadi relasi kedua ormas dengan pemerintah bisa saja ke depan akan buruk," ujarnya.
