Network
Namun pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai perbedaan pendapat soal penundaan pilkada tak akan berpengaruh pada hubungan kedua ormas dengan Jokowi. Wasisto menuturkan, desakan untuk menunda pilkada lebih kepada seruan moral bagi warga.
Baca Juga: BTS Bakal Jadi Pembicara di Sidang Umum Ke-75 PBB 2020: BTS Sampaikan Message of Hope
"Hubungan kedua ormas dan pemerintah dalam pilkada mungkin tidak akan terlalu berpengaruh signifikan, tidak memburuk. Cenderung landai karena ini kan semacam reminder saja untuk pemerintah," ujar Wasisto.
Namun, Wasisto menyoroti hubungan Jokowi dengan ormas besar Islam tersebut yang cenderung renggang di periode kedua kepemimpinan ini. Menurutnya, masih ada segelintir individu dari kedua ormas yang bermanuver di luar organisasi sehingga memicu kerenggangan dengan Jokowi.
Di sisi lain, Wasisto memandang pada periode keduanya, Jokowi memang tak terlalu mengakomodasi kepentingan ormas. Salah satu yang paling menonjol adalah 'jatah' Kementerian Agama yang lepas dari pangkuan PBNU. Jokowi menunjuk Fachrul Razi, mantan jenderal TNI AD yang membantu pemenangan dalam Pilpres 2019.
Baca Juga: Update Informasi Kasus Virus Corona Dunia dan Indonesia Hari Ini 22 September 2020, Ada 224.139 Kasu
Menurutnya, saat ini Jokowi lebih mengakomodasi kepentingan elit yang selama ini membantunya di pilpres lalu.
"Periode kedua ini Jokowi tidak terlalu akomodatif dengan ormas. Beda dengan periode pertama, karena sekarang lebih mengakomodasi elit-elit atau tokoh yang membantu beliau dulu di pilpres. Kalau ormas perannya sudah enggak terlalu signifikan," tuturnya.
Wasisto mengatakan pemerintah tentu punya banyak pertimbangan jika ingin menunda pilkada karena berdampak pada banyak aspek. Pertama, kata dia, penundaan akan berdampak pada pembengkakan anggaran. Jika pilkada ditunda, maka peta anggaran akan berubah.
Baca Juga: BLT Tahap 4 Akan Cair Hari Ini, Simak Alur Pencairan Dana Dari Kemnaker Berikut
