Network
MEDIA BLITAR – Penolakan soal reuni 212 datang dari berbagai pihak, mulai dari pihak kepolisian hingga tokoh agama singgung masalah pengadaan reuni tersebut.
Baru-baru ini, Polri menyinggung soal rencana reuni 212, pihaknya menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat bijak memahami situasi pandemi COVID-19 yang masih menggelora.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menegaskan apabila ada kegiatan-kegiatan yang banyak mengumpulkan orang cenderung akan menjadi klaster baru Covid-19.
"Lebih baik dihindari dengan situasi pandemi. Sehingga betul-betul situasi yang sudah baik saat ini, penanganan Covid-19 sudah berjalan secara positif ini bisa kita pertahankan," ungkap Brigjen Rusdi kepada wartawan, Senin 29 November 2021.
Terkait penyelenggaraan kegiatan Reuni 212, kata Rusdi, Polri hingga kini belum memberikan izin secara resmi.
Menurut dia, kepolisian masih menunggu surat rekomendasi dari pengelola Madjid Az Zikra dan Satgas Penanganan Covid-19.
Baca Juga: 15 Kali Gunakan Modus Ganjal ATM untuk Tipu Orang, Tiga Pelaku Diringkus Polisi
"Sebelum mengeluarkan suatu izin keramaian, Polri harus meminta rekomendasi dari berbagai pihak seperti pemilik tempat dan tentunya rekomendasi dari Satgas Covid-19," tuturnya.
"Kalau izin ini, rekomendasi ini telah dikeluarkan oleh instansi terkait maka Polri akan mempertimbangkan pemberian izin kegiatan tersebut," sambungnya.
Baca Juga: Adu Jotos Polri vs TNI di Maluku Jadi Viral! Ternyata Adik Tentara Tak Terima Ditilang Polisi
Ketua Wilayah NU Tak Setuju
Sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta, KH Syamsul Ma’rif mengungkapkan ketidaksetujuannya tentang aksi Reuni 212 yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat.
Menyadur dari video yang tayang di kanal Youtube Padasuka TV, Kiai Syamsul menilai, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan kegiatan reuni.
Namun, menurutnya reuni semestinya dilakukan oleh sekelompok orang yang perkumpulannya harus jelas semisal bersama teman-teman sekolah, kampus, ataupun pondok pesantren.
"Ya kalau kita alumni perguruan tinggi atau sekolahan, atau pondok pesantren, itu biasanya ada reuni. Jadi ada sebuah proses belajar mengajar lalu mendapatkan ijazah, itu baru ada reuni. Ini hanya sekedar peristiwa satu hari kok reuni," ujar Kiai Syamsul.
Baca Juga: VIRAL Adik Tentara Tak Terima Ditilang Polisi Berujung Adu Jotos Polri vs TNI di Maluku
Lebih lanjut, Kiai Syamsul menjelaskan panitia maupun penggagas acara harus mempertimbangkan esensi diadakannya reuni 212 tersebut.
"Harus dipertimbangkan lagi esensinya apa reuni itu diadakan. Kalau kita lihat sejarah latar belakang adanya 212 itu karena memang semangat pada waktu itu umat Islam kepingin punya pemimpin di Jakarta, sekarang Alhamdulillah Pak Anies sudah menjadi gubernur," tuturnya.
Lebih lanjut, Kiai Syamsul menilai tak bijak jika terus-terusan menggunakan gerakan massa untuk tujuan tertentu.
Baca Juga: Muncul Varian Baru COVID-19 Omicron, Indonesia Larang Pelancong dari Delapan Negara Afrika
Ditambah lagi, kondisi pandemi saat ini harusnya menjadi pertimbangan agar agenda-agenda yang kurang ada manfaatnya tidak digelar.
"Jangan terus-menerus menggunakan gerakan massa. Saya kira untuk sekarang ini jelas-jelas kurang ada manfaatnya di situasi kondisi pandemi ini," ucapnya.
Ia juga menyebut alangkah lebih baik untuk melakukan kegiatan yang jauh lebih bermanfaat. Termasuk dalam hal mengkritik pemerintah pun juga harus melihat sisi kesopanan tanpa melibatkan rasa kebencian.
"Kalau mau melakukan kritik kepada pemerintah misalnya, kritiklah pemerintah secara sopan, secara baik berbasis data yang kuat. Tidak berdasarkan asumsi atau tidak berdasarkan kebencian," imbuhnya.
Sebelumnya, panitia Reuni 212 telah mengurungkan niatnya untuk menggelar acara di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Sebagai gantinya, kegiatan ini akan digelar di Masjid Az Zikra, Bogor, Jawa Barat.***
