Network
MEDIA BLITAR – Kabar terkait vaksinasi berbayar yang rencananya akan disalurkan melalui PT. Kimia Farma Tbk. dipastikan batal.
Beberapa hari yang lalu, beredar kabar terkait vaksinasi berbayar atau gotong royong yang bisa diperoleh oleh masyarakat secara individu.
Vaksinasi berbayar atau gotong royong itu awalnya akan bisa dibeli pada Rabu lalu, namun pemerintah melakukan penundaan, hingga akhirnya dibatalkan.
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (RI), Pramono Anung Wibowo telah menyampaikan arahan dari Presiden Jokowi terkait vaksinasi berbayar ini.
Baca Juga: dr. Lois Sebut Tubuh Sultan Andara Ada Etil Mercury Usai Vaksin, Raffi Ahmad: Jangan Takut
“Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut, sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,” ungkap Pramono di Jakarta pada Jumat, 16 Juli 2021.
Hal ini kembali ke peraturan sebelumnya dimana vaksin yang didistribusikan akan tetap gratis.
Penyaluran vaksinasi ini nantinya akan tetap melalui perusahaan milik pemerintah.
“Hal yang berkaitan dengan vaksin gotong royong mekanismenya tetap melalui perusahaan, dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada,” kata Pramono.
Baca Juga: Vaksin Booster Akan Dilaksanakan Bulan September Mendatang di Inggris, Indonesia Kapan?
“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan oleh pemerintah,” jelasnya.
Dengan demikian, program vaksinasi akan tetap digratiskan untuk masyarakat.
Di tengah pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan ini, adanya program vaksinasi diharapkan dapat menekan laju angka pasien positif Covid-19.
Pemberian vaksin bertujuan untuk memperkuat imunitas tubuh masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Melalui BUMN Jual Vaksin Covid-19 Rp321 Ribu, Rocky Gerung: Cari Untung! Kan Ngaco
Selain itu dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, diharapkan dapat memberikan dampak lebih cepat dalam menghentikan penyebaran Covid-19.
Selain itu, Jokowi juga telah memberikan peraturan tegas untuk seluruh jajarannya untuk memiliki ‘sense of crisis’ selama PPKM Darurat ini.
“Untuk itu seluruh menteri kepala lembaga dilarang untuk bepergian ke luar negeri, yang boleh hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” jelas Pramono.***
