MEDIA BLITAR - Dugaan praktik penyelewengan anggaran mengemuka terkait pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menyatakan adanya penyunatan anggaran pada pengadaan snack untuk KPPS.
Pihak vendor yang bertanggung jawab melakukan pemotongan anggaran hingga mencapai Rp12.500 dari total anggaran Rp15.000 per kotak konsumsi, menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan di kalangan perwakilan pedukuhan.
1. Tuntutan Transparansi: Massa Desak KPU Sleman Ambil Langkah Hukum
Pada Jumat (26/1/2024), massa perwakilan pedukuhan di Sleman mendatangi kantor KPU Sleman. Mereka menuntut transparansi dari KPU Sleman terkait dugaan penyelewengan anggaran dan mengajukan langkah hukum terhadap vendor penyedia snack untuk pelantikan KPPS.
Baca Juga: TERBARU Hymne Jingle dan Mars Pemilu 2024 Pesta Demokrasi 14 Februari Lengkap Mars Pengawas Pemilu
Tindakan ini merupakan bentuk keberanian masyarakat dalam mengawal keuangan negara dan menuntut akuntabilitas pihak terkait.
2. Klarifikasi KPU: Terkuaknya Modus Penurunan Anggaran Snack
Setelah pelantikan, KPU Sleman melakukan pertemuan dengan vendor, PT Jujur Kinaryo Projo, yang terpilih melalui e-katalog. Total anggaran snack sekitar Rp400 juta dengan harga Rp15.000 per kotak snack telah dijanjikan kepada vendor.
Namun, dalam klarifikasi, terungkap bahwa vendor memotong anggaran menjadi Rp2.500 per kotak, membagi tugas pengadaan snack ke beberapa produsen lain.
Total penyunatan anggaran mencapai Rp302 juta, menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
3. Jaminan Integritas KPU Sleman: Tidak Ada Keterlibatan Pihak Internal
Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama, memberikan jaminan bahwa tidak ada unsur KPU Sleman yang terlibat dalam pemotongan anggaran tersebut.
Beliau menegaskan bahwa jika ada bukti terlibatnya unsur KPU, tindakan tegas akan diambil. Penjelasan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum yang adil dan transparan.
4. Tantangan Masa Depan: Transparansi dan Pembayaran Tepat Waktu
Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat juga menyoroti soal transparansi dan pembayaran tepat waktu terkait honor KPPS.
Ketua Paguyungan Dukuh Cokro Pamungkas Sleman, Sukiman Hadiwijoyo, menekankan pentingnya memastikan bahwa tidak hanya snack yang menjadi fokus, tetapi juga pembayaran honor KPPS dan transparansi proses pemilihan umum.
KPU Sleman dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pemilihan umum di masa mendatang.
Penutup: Menjaga Kepercayaan Publik dalam Pemilihan Umum
Dugaan penyelewengan anggaran pelantikan KPPS di Sleman menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilihan umum.
KPU Sleman ditantang untuk menjaga kepercayaan publik dengan memastikan bahwa setiap anggaran teralokasikan dengan benar dan proses pemilihan umum berjalan dengan transparan.
Semua mata tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh KPU Sleman dalam menanggapi tuntutan masyarakat dan memastikan pemilu yang adil dan berkualitas di masa depan.