MEDIA BLITAR – Pemerintah kembali ancam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat seperti WhatsApp (WA), Google, Netflix, Twitter, Facebook.
Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pemerintah meminta semua baik PSE domestik maupun global yang beroperasi di Indonesia untuk segera melakukan pendaftaran ulang.
Tujuan dari pemerintah meminta melakukan pendaftaran yaitu untuk menyesuaikan informasi itu merupakan upaya pemerintah melindungi masyarakat sebagai konsumen pengguna PSE Lingkup Privat dan menjaga ruang digital Indonesia.
Baca Juga: Update Skor Final Piala Presiden 2022, Arema FC Vs Borneo FC Babak Kedua Leg 2
Hal tersebut ditegaskan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangannya pada apara awak media hari ini.
"Bagi PSE agar segera melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik di Indonesia, termasuk WhatsApp, Google, Netflix, Twitter, Facebook dan lain sebagainya," tegas Semuel Abrijani Pangerapan pada Minggu 17 Juli 2022.
Nantinya Kemenkominfo akan memberikan tenggat waktu hingga 20 Juli 2022 kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat untuk melakukan pendaftaran tersebut.
Dasar dari aturan tesebut adalah amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya dan bertanggung jawab.
"Apabila PSE tidak melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir pada tanggal 20 Juli 2022, maka PSE yang tidak terdaftar tersebut merupakan PSE ilegal di wilayah yuridiksi Indonesia. Dan apabila dikategorikan ilegal bisa dilakukan pemblokiran,” tambah Semuel.
Baca Juga: Daftar Aplikasi yang Terancam Diblokir Kominfo Terkait Pendaftaran PSE
Semuel pun menjelaskan bahwa pendaftaran PSE dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) yang telah disiapkan.
Penyelenggara PSE lingkup privat nanti akan dengan mudah melakukan proses pendaftaran yang juga disiapkan panduan melalui OSS.
"Jadi tidak susah, ketika melakukan pendaftaran sudah ada panduannya sehingga tidak ada lagi dilakukan pemeriksaan, tapi juga yang kita lakukan adalah post-audit, persyaratannya sudah jelas, bisa memasukkan data-datanya," sambung Semuel.
Terakhir Semuel menjelaskan bahwa bila data telah masuk maka akan diterbitkan sertifikat pendaftaran baru.
"Kalau sudah masuk kita terbitkan yang namanya sertifikat pendaftaran baru kita melakukan pengecekan apakah dokumennya sudah benar," jelas Semuel.